Proses Pemberhentian Wali Kota, DPRD Siantar Mengaku Ingin Lebih Hati-Hati Mengambil Sikap

Ketua DPRD Siantar, Timbul Lingga dan Wakil Ketua DPRD, Ronald Tampubolon didampingi Ketua Komisi I, Andika P Sinaga (Ist).

Siantar, Lintangnews.com | DPRD Kota Siantar pada 2 hari kedepan direncanakan akan melakukan rapat guna menanggapi surat yang masuk dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu terkait pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar.

“Rencana hari Rabu (7/7/2021), kita akan rapat pimpinan. Nanti hasil nya bagaimana akan kita sampaikan,” sebut Wakil Ketua DPRD Siantar, Ronald D Tampubolon saat ditemui, Senin (5/7/2021).

Ketua DPC Partai Hanura Siantar ini menyerahkan pada hasil rapat nantinya, apakah akan langsung kordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau melakukan virtual.

“Yang pastinya surat dari Provinsi Sumatera Utara akan kita tanggapi,” sebut Ronald didampingi rekan satu fraksinya yang juga Ketua Komisi I DPRD Siantar, Andika Prayogi Sinaga.

Didepan sejumlah wartawan, Ronald mengaku bingung, atas surat masuk dari Kemendagri yang hanya menyampaikan pemberhentian Hefriansyah selaku Wali Kota Siantar dan surat dari Provinsi Sumatera Utara yang ditanda tangani Sekretaris Daerah (Sekda), bukan Gubernur atau Wakil Gubernur.

“Kita hanya ingin mempertanyakan, surat itu menyalahi atau tidak. Kalau tidak menyalahi, maka kita akan lakukan koordinasi untuk melakukan langkah selanjutnya” tutup Ronald.

Sementara itu, terkait surat Setda Pemprovsu yang belum kunjung ditindaklanjuti DPRD mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Siantar, Timbul M Lingga.

“Hari ini rencananya mau kita rapatkan, hanya saja salah seorang teman kita pimpinan masih ada kegiatan. Jadi nanti lah kita tindaklanjuti rapat pimpinanannya.”  tutur Timbul kepada sejumlah awak media.

Saat ditanya dalam rangka apa rapat pimpinan itu digelar, Timbul mengaku, untuk menindaklanjuti surat dari Setda Pemprovsu.

“Sebelumnya kita rencanakan konsultasi ke Kemendagri, di luar dugaan terjadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakata (PPKM) darurat. Kita kan gak tau, apakah Kementerian WFH atau tidak,” terangnya.

Timbul menilai, konsultasi dengan tatap muka akan lebih baik dan lebih jelas. Hal ini karena DPRD dalam mengambil keputusan tidak ingin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan nanti kita yang digugat. Itu makanya kita koordinasi dulu dengan pihak Kementerian,” sebut Ketua DPC PDI-Perjuangan Siantar ini. (Elisbet)