PT Bridgestone Diminta Berperan Aktif Rawat Infrastruktur Perkebunan yang Menjadi Akses Masyarakat

Rapat DPRD Sumut dengan PT Bridgestone (Ist).

Siantar, Lintangnews.com | Sejak beroperasi, PT Bridgestone disebut masih merugi. Terlebih sejak lama harga karet turun dan bisnis ini semakin kritis bagi perusahaan tersebut.

Walaupun demikian, di sisi lain, sebagai sebuah perusahaan tentu saja mereka bersentuhan dengan aktifitas masyarakat disekelilingnya.

Lahan mereka beririsan dengan akses masyarakat Kabupaten Simalungun dan Sergai. Disini titik krusial kerja sama yang baik harus dilakukan.

Seperti diketahui PT Bridgestone memiliki 4.000 an orang pegawai dan 15.000 an jumlah anggota keluarga yang bergantung hidup atasnya.

“Belum efek domino putaran ekonominya. Ini perusahaan penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” sebut Gusmiyadi Anggota DPRD Sumatera Utara saat dikonfirmasi, Sabtu (27/11/2021).

Gusmiyadi menuturkan, dalam rapat bersama.PT Bridgestone, sejumlah hal disampaikan atas sejumlah aspirasi masyarakat di komentar akun Facebook (FB) nya. Salah satunya perbaikan akses jalan dari Simpang Bandar Jambu sampai ke Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Menurutnya, perusahaan ini harus lah berusaha sekuat tenaga untuk berperan aktif merawat infrastruktur perkebunan yang menjadi akses jalan bagi masyarakat.

“Saya menyebutkan beberapa titik jalan yang menjadi bagian dari aspirasi di komentar FB saya pagi tadi,” terangnya.

Ditambahkannya, PT Bridgestone wajib terlibat dalam menghadirkan solusi atas kondisi banjir yang sering terjadi di kawasan sekitar perkebunan.

“Kepada divisi yang berwenang, kami telah diskusikan beberapa opsi keterlibatan perusahaan dalam hal ini,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, PT Bridgestone memiliki potensi yang baik untuk membina lingkungan sekitar melalui ketersediaan sarana-sarana olah raga yang dimiliki di antaranya lapangan sepak bola, kawasan bersepeda (BMX) sebagai fasilitas latihan atau turnamen.

Terakhir, PT Bridgestone wajib menyelesaikan kewajiban plasma sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam hal ini kami menyadari beberapa kendala yang ada dan berkomitmen memfasilitasi upaya-upaya dalam mencari solusi terkait dengan hal tersebut. Itu lah yang menjadi alasan mengapa kami sewaktu rapat melibatkan Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan guna menjajaki berbagai potensi penyelesaian atas permasalahan itu,” tutup politisi Partai Gerindra ini. (Elisbet)