MEDAN | lintangnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat justru menuai sorotan di Sumatera Utara. Sebanyak 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan program tersebut terpaksa ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Kebijakan penghentian operasional ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah menemukan ratusan dapur penyedia makanan program pemerintah itu belum memenuhi standar kesehatan yang diwajibkan. Penutupan mulai berlaku dalam waktu dekat hingga seluruh pengelola dapur melengkapi persyaratan sanitasi yang ditetapkan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menyebutkan langkah tersebut diambil demi menjamin keamanan pangan bagi penerima program, khususnya anak-anak sekolah.
“Langkah suspend ini dilakukan agar dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujarnya.
Sumut Terbanyak di Sumatera
Data BGN menunjukkan, secara keseluruhan terdapat 492 dapur MBG di wilayah Sumatera yang belum memiliki sertifikasi higiene sanitasi. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menjadi daerah dengan angka terbanyak yakni 252 dapur.
Beberapa provinsi lain yang juga mengalami penghentian sementara operasional dapur MBG antara lain:
- Lampung: 77 dapur
- Aceh: 76 dapur
- Sumatera Barat: 69 dapur
- Riau: 9 dapur
- Kepulauan Riau: 5 dapur
- Bengkulu: 4 dapur
Pengawasan Dipertanyakan
Penutupan ratusan dapur ini memunculkan pertanyaan publik mengenai pengawasan pemerintah sejak awal pelaksanaan program. Pasalnya, dapur-dapur tersebut diketahui telah beroperasi, namun belakangan baru terungkap belum memiliki sertifikasi sanitasi yang menjadi syarat utama.
Sejumlah pengamat menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya kontrol administratif dan kesehatan terhadap pelaksanaan program nasional yang menyangkut konsumsi masyarakat, terutama anak-anak.
BGN sendiri menyatakan dapur yang telah mengurus dan memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi dari dinas kesehatan setempat.
Namun hingga kini belum ada kepastian berapa lama penutupan tersebut akan berlangsung, sementara program MBG di berbagai daerah diketahui sudah berjalan dan melibatkan anggaran negara yang tidak sedikit.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program yang seharusnya meningkatkan gizi masyarakat justru berpotensi menghadirkan masalah baru jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat sejak awal.(*)
