Rekayasa Pemukulan Anak di Sihaporas, Arist Merdeka: Itu Tindak Pidana Kekerasan 

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.

Simalungun, Lintangnews.com | Kasus dugaan pemukulan yang dituduhkan dilakukan Humas PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL), Bahara Sibuea pada anak inisial MTA (4) pada 16 September 2019 lalu kini kembali menyita perhatian publik.

Pasca pengakuan orang tua MTA, Marudut Ambarita (42) baru-baru ini yang menyatakan, tuduhan itu merupakan rekayasa dan bohong.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arsit Merdeka Sirait pun angkat bicara. Ketika dikonfirmasi lintangnews.com via telepon seluler, Selasa (22/6/2021), menyesalkan tindakan seluruh orang dewasa yang bertikai, karena telah melibatkan anak dan itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Arist Merdeka menuturkan, pada tahun 2019 lalu telah menerima laporan dari orang tua MTA dan komunitas masyarakat Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun atas terjadinya peristiwa pemukulan terhadap anak dilakukan Bahara Sibuea, dengan bukti dari hasil Puskesmas setempat.

Arist Merdeka mengaku, tidak bisa toleransi dengan kekerasan itu dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut. “Pernyataan saya waktu itu, harus diproses di Kepolisian. Ternyata sampai di tahun 2021 ini proses itu tidak jalan. Menurut saya, itu merupakan kegagalan untuk melihat konflik yang terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Lanjutnya, jika terbukti secara hukum ada memberikan keterangan palsu baik itu orang tua, masyarakat maupun orang yang berkonflik lainnya bisa dipidana hingga 5 tahun penjara.

Peristiwa Sihaporas berdarah, berdasarkan keterangan Marudut Ambarita tak terlepas dari peranan pihak ketiga yakni salah satu lembaga pendamping berperan dalam kasus rekayasa itu, Arist Merdeka pun turut berkomentar.

“Terlebih orang ketiga yang meminta orang tua korban memberikan keterangan bohong demi kepentingan mereka, Kepolisian seharusnya harus bisa mengungkap itu. Apapun yang menjadi konflik orang dewasa silahkan diselesaikan, ada PT TPL di situ, masyarakat, pengakuan bohong dan informasi bohong, tetapi berdampak pada anak, itu yang menjadi concern saya,” tukasnya.

Terkait dugaan keterlibatan lembaga pendamping dalam kasus laporan bohong itu, jika terbukti secara hukum, Arist dengan tegas menyatakan, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

“Kalau ada pemanfaatan secara bukti yang sah, tidak bisa dibenarkan. Tidak boleh anak dilibatkan dalam konflik-konflik apa pun. Dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak jelas-jelas anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik kepentingan kelompok tertentu, karena itu tidak tertalitemali terhadap hak-haknya. Siapa pun itu, lembaga apa pun, kalau memanfaatkan anak dalam kepentingan politik dan tertentu harus dilarang dan itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak,” papar Arist Merdeka.

Dirinya juga meminta kepada seluruh komunitas masyarakat Sihaporas agar tidak melakukan tindakan bully terhadap anak. “Karena itu merupakan tindakan kekerasan dan bisa dipidana. Jadi Komnas PA bersikap tegas termasuk kepada masyarakat komunitas mereka,” pungkasnya. (Aldy)