Sengketa Hukum Wali Kota Siantar dan Budi Utari, Gubsu Dinilai Hanya ‘Penonton’

Sekda non aktif, Budi Utari Siregar dan Wali Kota Siantar, Hefriansyah Noor.

Siantar, Lintangnews.com | Sengketa hukum antara Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor dan Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Budi Utari Siregar sepertinya belum kunjung usai.

Ketua Trikora (Tiga Komando Rakyat) Siantar-Simalungun, Prestoni (Gebel) Sinaga menakar sikap Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi hanya sebatas ‘penonton’.

“Ibarat 2 orang petinju yang sedang berlaga di atas ring, Gubsu hanya sebatas penonton,” kata Prestoni, Sabtu (11/9/2021).

Analogi yang disampaikan Prestoni itu tidak berlebihan. Mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) yang tak dijalankan Gubsu hingga saat ini.

“Saya merasa tidak berlebihan menakar itu semua. Putusan Mahkamah Agung yang saya baca di media-media massa, telah keluar hampir sebulan. Tapi Gubsu tidak kunjung mengeksekusi putusan tersebut,” tambah Prestoni.

Prestoni juga mengingatkan, Edy Rahmayadi selaku perwakilan pemerintah pusat, hendaknya segera mengambil sikap secara tepat. Sehingga, warga Siantar tidak lagi menakar-nakar sikap Gubsu yang terkesan seperti penonton budiman.

Ditambahkan Prestoni lagi, dengan sikap Gubsu yang tak kunjung tegas dalam menyikapi putusan MA,maka dinilai qajar Budi Utari kembali menempuh jalur hukum lain lewat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

“Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditempuh sampai final tidak membuahkan rasa keadilan. Wajar menurut saya kalau Budi Utari menempuh jalur hukum lain lewat Poldasu. Ini masalahnya tidak sembarangan. Budi Utari perlu kepastian hukum demi masa depannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Prestoni.

Seperti diketahui, putusan MA telah memerintahkan agar Budi Utari dikembalikan kepada jabatannya semula sebagai Sekda Siantar. Budi Utari, sebelumnya dicopot Wali Kota, Hefriansyah Noor, karena dianggap melanggar aturan.

Merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan Wali Kota, Budi Utari menempuh jalur ke PTUN Medan. Di pengadilan tingkat pertama hingga MA, ternyata tuduhan terhadap Budi Utari tak terbukti.

Putusan MA justru memerintahkan agar Budi Utari dikembalikan pada jabatannya semula. Bahkan, mengembalikan hak-haknya.

Hampir sebulan lamanya putusan MA telah diterbitkan, Gubsu mau pun Wali Kota Siantar tidak menggubris putusan tersebut.

Budi pun menempuh jalur hukum lain dengan mengadukan Wali Kota Siantar ke Dirkrimum Poldasu. Alasannya, Hefriansyah menyalahgunakan wewenang lantaran tak segera menjalankan putusan MA.

Sementara hasil penelusuran di kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Edy Rahmayadi dikabarkan telah menerbitkan surat perintah kepada Wali Kota Siantar agar segera melaksanakan putusan MA yang memerintahkan agar Budi Utari dikembalikan pada jabatannya semula sebagai Sekda. (Red)