SK Staf Khusus Belum Dicabut, Wakil Ketua DPRD: Bupati Simalungun Itu Aneh

Mobil dinas yang digunakan Staf Khusus, Wakil Ketua DPRD, Samrin Girsang dan Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Simalungun, Lintangnews.com | Satu unit mobil dinas milik Pemkab Simalungun melaju kencang dari arah Pematang Raya ke arah Kota Siantar, Jumat (17/9/2021) sekira pukul 15.20 WIB.

Informasi dihimpun menyebutkan, pengguna mobil dinas nomor polisi (nopol) BK 1386 T itu adalah Staf  Khusus Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS).

“Semarga bapaknya penggunanya. Lebih jelasnya konfirmasilah Kabag Keuangan Sekretariat, Justina Purba. Karena dari dia transaksi,” beber sumber pada wartawan.

Terpisah. Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Simalungun, Justina Purba yang coba dimintai keterangannya belum berhasil, karena telepon selulernya dalam keadaan diblokir.

Disinggung mengapa menjadi pertanyaan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Simalungun pada pemandangan umum beberapa hari lalu terkait penggajian Staf Khusus mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang, Jumat (17/9/2021).

“Ya timbul lah, mengapa ada Staf Khusus sementara gaji nya tidak dianggarkan,” ungkap Samrin.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, pihaknya ingin Bupati mencabut Surat Keputusan (SK) nya terkait pengangkatan Staf Khusus secara permanen. Namun ternyata sampai saat ini SK itu belum dicabut.

“Jadi kita tanda tanya? Mereka bekerja SK keluar tidak ditampung anggarannya di P-APBD. Kan berarti aneh juga secara pemerintahan,” imbuhnya.

Saat wartawan mempertanyakan ini artinya jika anggaran Staf Khusus diusulkan Bupati Simalungun ditampung di P-APBD dan Fraksi PDI-Perjuangan setuju, justru Samrin membantahnya.

“Tidak setuju dan kita ingin tau sebenarnya bagaimana cara berfikir Bupati. Harusnya kan kalau dia (Radiapoh) mengangkat sesuatu harus mengajukan anggaran,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan, jika ternyata tidak ada dianggarkan di P-APBD dan diusulkan, maka Fraksi PDI-Perjuangan akan menolaknya di pandangan akhir.

Menurutnya, hal yang aneh Staf Khusus ‘berkeliaran’ di Pemkab Simalungun tanpa digaji. Dan ini berpotensi menjadi liar. “Pertanggungjawabannya itu bagaimana,” tukas Samrin

Lanjutnya, jika Bupati juga tidak mengindahkan saran saran dari DPRD, maka mengarah ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus). “Kalau pengusulan Pansus kan setengah N tambah 6. Gak ada alasan pimpinan untuk menolak dibentuknya Pansus,” terangnya.

Samrin menyampaikan, menurut Fraksi PDI-Perjuangan jawaban yang disampaikan Bupati atas pemandangan umum mereka dinilai mengambang. “Fasilitas yang dipakai Staf Khusus itu liar,” ungkapnya.

Menurut Samrin, karena tidak ada masuk dianggarkan di APBD, ini berarti mereka (Staf Khusus) menggunakan anggaran dimaksud  dari mana, sehingga menjadi simpang siur.

“Tidak ada ditampung tetapi mendapat fasilitas. Ini berarti fasilitas itu sudah disalahgunakan. Itu bisa juga dikatakan menyalahgunakan wewenang,” tukasnya. (Zai)