Tak Diundang Rakor Prokes Covid-19, Ketua DPRD Simalungun : Mungkin Pakai Dana Pribadi Bupati

Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani dan Bupati, JR Saragih.

Simalungun, Lintangnews.com | Bupati Simalungun, JR Saragih untuk kesekian kalinya tidak mengundang DPRD Kabupaten Simalungun.

Kali ini, dalam rangka rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan penanganan Covid-19.

Namun pada rakor itu, Bupati JR Saragih malah mengundang Dandim 0207/Simalungun bersama para Danramil, Kapolres Simalungun dan para Kapolsek, Kajari Simalungun, serta Dan Denpom 1/I Siantar.

Lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPBD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kesbang Pol, Kasatpol PP dan para Camat.

Sesuai undangan Nomor : 005/1936/1.3.1/2021, kegiatan digelar Bupati JR Saragih di aula T Djohan Garingging Simalungun City Hotel, Selasa (2/2/2021) sekira pukul 13.00 WIB.

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani saat ditemui, Rabu (3/2/2021) membenarkan tidak ada mendapatkan undangan dari Bupati JR Saragih.

“Tidak tau kapan dan dimana kegiatannya itu digelar. Karena, DPRD Simalungun tidak ada diundang,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Simalungun tersebut.

Timbul mengaku, juga tidak diundang saat rapat agenda persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang digelar di Posko Satgas Covid-19 Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat 4 Desember 2020.

“Kalau tak salah, ikut yang sekarang ini sudah 3 kali DPRD Simalungun tidak diundang. Karena, tahun lalu, DPRD Simalungun juga tidak ada diundang saat kegiatan di Posko Covid,” kata Timbul.

Menurut Timbul, kegiatan yang digelar JR Saragih tanpa mengundang DPRD Simalungun tersebut, kemungkinab bukan kegiatan daerah dan menggunakan dana pribadi.

“Mungkin itu pakai dana pribadinya dan tidak kegiatan daerah. Karena, kalau itu kegiatan daerah, sesuai peraturan tentang Otonomi Daerah (Otda), DPRD Simalungun yang juga penyelenggara harus diundang,” papar Timbul.

Dia menegaskan, meski tidak diundang, tetap melaksanakan vaksin untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. “Ini saya mau vaksin ke RSUD Tuan Rondahaim,” tegasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemkab Simalungun bidangi Pemerintahan, Albert Saragih saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (3/2/2021) menyampaikan, rapat itu merupakan tindak lanjut dari rapat yang diselenggarakan pemerintah pusat dan hanya diikuti beberapa Menteri perihal penegakan disiplin prokes atau penanggulangan Covid-19.

Rapat diikuti secara vidcon oleh para Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari daerah kategori zona merah covid-19.

“Rapat bersifat teknis, namun pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi dengan DPRD. Terutama pada pelaksanaan kegiatan itu di daerah,” sebutnya. (Zai)