Simalungun, Lintangnews.com | Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Ikhwanudin Nasution menilai Simalungun memerlukan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan.
Menurut Ikhwanudin, selama periode kepemimpinan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, tata kelola pemerintahan berjalan dengan tidak baik.
Penggunaan APBD Simalungun yang paling dikritik politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Pasalnya, saat dilakukan pembahasan mengenai APBD Perubahan bersama DPRD, Pemkab Simalungun ingin menaikkan pendapatan daerah.
“Padahal tidak ada sumber pendapatan yang jelas. Pembahasan akhirnya deadlock. Setelah kami konsultasi ke Provinsi, tidak diperbolehkan ada penambahan lebih dari 5 persen atau 10 persen. Tetapi mereka ingin menaikkannya hingga 50 persen,” kata Ikhwanudin di Bandar Masilam, Rabu (30/9/2020).
Ikhwanudin menilai, rencana itu tidak rasional. Ia khawatir rencana tersebut justru membebani masyarakat.
“Jika target menaikkan hingga 50 persen tidak bisa didapatkan, maka akan menjadi utang dan harus dibayar pada tahun 2021. Kalau harus bayar utang, maka tidak akan adalagi pembangunan di Simalungun, apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simalungun sangat rendah,” jelas Ikhwanudin.
Dia mengatakan, persoalan lain yang terus menghinggapi pemerintahan JR Saragih juga terkait pungutan liar (pungli). Selama ini, ada banyak masyarakat yang terpaksa menyetor hingga Rp 10 juta untuk bisa menjadi tenaga honorer. Padahal gaji yang mereka terima hanya sebesar Rp 1 juta.
Tahun ini, ungkap Ikhwanuddin, sebanyak 4.000 orang honorer terancam tidak dibayar gajinya. Ini karena anggarannya sudah dipakai untuk biaya penanganan Covid-19 atau Virus Corona. Sesuai aturan, anggaran honorer tidak bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Sesuai aturan, uang yang boleh digunakan untuk dana Covid-19 dari alokasi biaya perjalanan dinas atau biaya-biaya yang tidak terkait dengan gaji. Dulu kami anggarkan gaji untuk honorer itu sebesar Rp 2 juta, tetapi dipotong Rp 1 juta dengan alasan keuangan daerah tidak cukup. Kini, Rp 1 juta pun tidak bisa terbayar. Malu jadinya kita menatap para honorer,” ungkap Ikhwanudin.
Dia menilai, kehadiran Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi (RHS-ZW) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun mampu menjawab setumpuk persoalan tersebut.
PKS, menurutnya, telah mempelajari komitmen, visi-misi, juga program kerja dari seluruh calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun.
Namun, hanya pasangan nomor urut 1, yakni RHS-ZW, yang mampu membawa perubahan di Simalungun.
“RHS itu tokoh yang sukses di bidang ekonomi. Dia berjanji tidak akan mengambil uang yang telah diberikan untuk Simalungun, juga tak mengutip biaya apa pun untuk kenaikan jabatan, pangkat, termasuk untuk honorer,” tutur Ikhwanudin.
Sementara ZW, kata Ikhwanudin, telah memiliki segudang pengalaman di dunia birokrasi. “Pak Zonny ingin memperbaiki tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. Ada banyak mimpi dari ZW tentang Simalungun, seperti ingin meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki tata kelola birokrasi yang selama ini tidak baik,” ungkapnya. (Rel/Zai)
