Siantar, Lintangnews.com | Enam Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri di Kota Siantar telah mengembalikan uang kelebihan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 yang jumlahnya mencapai Rp 860 juta.
Pengembalian ini buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 9 April 2020 lalu.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No.38.C/LHP/XVIII.MDN/04/2020, menyebutkan, dana BOS Kota Siantar yang dianggarkan pada tahun 2019 tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Temuan ini berdampak merugikan keuangan negara.
Dalam isi LHP BPK itu, auditor melihat ada kelebihan pembayaran belanja BOS sebesar Rp 860 juta dan belanja BOS yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp 1,5 miliar lebih dari anggaran sebesar Rp 23,4 miliar.
Plt Kepala Inspektorat, Junaedi Sitanggang saat dikonfirmasi soal adanya sejumlah temuan di Disdik, menyampaikan telah melakukan penagihan dan verifikasi.
“Kami belum menerima semuanya secara keseluruhan. Kami masih menagih,” ujar Junaedi dari panggilan telepon, Rabu (17/6/2020).
Sementara itu, untuk angka pertanggungjawaban sebesar Rp 1,5 miliar yang tidak jelas di Disdik, sebut Junaedi, pihaknya sedang melakukan verifikasi.
“Kalau ada selisih saat verifikasi antara tim BOS Disdik dan Inspektorat, maka uangnya akan kita kembalikan. Untuk dana BOS di sejumlah SMPtelah mereka kembalikan,” tandasnya.
Terpisah, Kabag Paud dan Dikdas Disdik Siantar, L Simamora menyampaikan, para Kepsek SMP Negeri telah mengembalikan dugaan kerugian Negara itu.
“Iya, ada 6 Kepsek yang belanjanya dinilai kelebihan oleh BPK sebesar Rp 860 juta. Dan sepengetahuan saya, mereka sendiri sudah membayarkannya,” ujarnya.
Dalam hal ini, Simamora enggan menjawab terlalu jauh soal mengapa belanja BOS 6 SMP Negeri itu bermasalah. Ia mengaku, baru bertugas di Disdik awal tahun 2020. “Mungkin bisa ditanya ke pejabat yang lama ya,” katanya.
Akibat masalah itu, dia mengaku sudah 3 kali dipanggil BPK menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara ini. Hanya saja sepengetahuannya, temuan kerugian negara di keenam sekolah ada pada belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
“Ketika dipanggil ke sana saya gak tau. Teknisnya saya kurang paham apa yang menjadi selisih. Saya gak tau persis permasalahannya,” terangnya. (Elisbet)
