Terancam Kena Sanksi Kemendagri, Pemko Siantar Pasrah

23
Plh Sekda Siantar, Kusdianto.

Siantar, Lintangnews.com | Walapun  terancam ada sanksi yang didapat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) atas ketidaksepakatan antara Bawaslu Siantar, pihak Pemko Siantar tetap bersikukuh anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Siantar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 hanya sebesar Rp 5 milIar.

Hal ini disampaikan Kusdianto selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda)Kota Siantar juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya, Jumat (11/10/2019).

“Memang kita sudah koordinasi lagi sama Bawaslu Siantar, cuma mau bagaimana dibuat. Kita mampunya hanya Rp 5 miliar,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Siantar terancam mendapatkan sanksi dari Kemendagri jika tak mendapat kesepakatan dengan Bawaslu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada tahun 2020.

“Hasil pertemuan kemarin dengan Mendagri pada Senin (7/10/2019), diberikan waktu sampai tanggal 14 bulan ini untuk berkoordinasi soal anggaran Pilkada. Jika tidak tercapai kesepakatan antara Pemko Siantar dengan Bawaslu, maka hal ini akan kita laporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ucap Ketua Bawaslu Siantar, M Syafii Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (10/10/2019).

Diceritakannya, dalam pertemuan dengan Sekjend Kemendagri Hadi Prabowo beberapa waktu lalu, akan ada sanksi yang didapat Pemko Siantar jika gagal mendapatkan kesepakatan soal NPHD.

“Itu kata mereka (Kemendagri) akan ada sanksi untuk Pemko Siantar,” ungkapnya.(Elisbet)