Tokoh Masyarakat Sebut Pemkab Humbahas dan DPRD Tak Memikirkan Nasib Pedagang

MPR Manullang memberikan keterangan pers di Pasar Dolok Sanggul yang melihat kondisinya tidak terpakai.

Humbahas, Lintangnews.com | Adanya penolakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Maduma I ke Jalan Maduma II Pasar Dolok Sanggul karena memakan bahu jalan, membuat salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) angkat bicara.

IKLAN

MPR Manullang mengaku, dalam persoalan ini Pemkab Humbahas dan DPRD tidak memikirkan nasib para pedagang. Ia menilai, ini dikarenakan tidak serius dalam melakukan penataan pasar.

“Sebenarnya permasalahaan ini, pemerintah yang tidak serius memikirkan pedagang, serta DPRD tak mengawasi dan memberikan saran yang baik,” katanya di Dolok Sanggul, Kamis (30/7/2020).

Menurut mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, ketidakkeseriusan pada penataan Pasar Dolok Sanggul terlihat dari tidak terpakainya kios-kios.

Dia menyebutkan, tidak menata baik para pedagang untuk berjualan di pasar (balerong) dan jaminan kenyamanan berdagang di pasar.

“Harusnya penataan para pedagang ini, dengan menempatkan mereka ke pasar yang sudah ada pada tempatnya,” tambahnya.

Sebelumnya, MPR juga pernah menyampaikan pendapat pada Bupati semasa dirinya masih aktif sebagai ASN.

Dia meminta, agar fungsi dari pasar yang telah disiapkan pemerintah, pertama menata para pedagang untuk dapat berjualan. Kedua memberikan prasarana pasar di bangunan tingkat II berupa sorong, sehingga pedagang dapat dengan mudahnya menaruh barang-barangnya. Kemudian, jaminan usaha para pedagang dalam kenyamanan dagangannya.

“Seingat saya tahun 2018 sewaktu masih aktif, saya dan Bupati sama-sama melakukan kunjungan ke pasar itu. Saya sarankan agar pasar yang telah menghabiskan anggaran sampai miliaran dapat berfungsi. Namun hingga saat ini, 2,5 tahun saya sudah pensiun, kondisi pasar tetap saja seperti itu dan belum pernah terselesaikan penataannya. Apalagi kondisinya tidak terpakai lagi, banyak kotoran dan sudah ditutup. Wajar kalau saya menilai sebenarnya permasalahaan di sini pemerintah kurang serius,” tandasnya.

Kios yang disediakan pemerintah namun tidak terpakai.

MPR menilai, hal yang wajar para pedagang berjualan di luar pasar, karena kenyamanan saja tidak dijamin. Menurutnya, persoalan ini adalah keseriusan pemerintah diutamakan.

Disinggung kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam persoalan penataan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakan bahu jalan sebelumnya di Jalan Maduma I dan direlokasikan ke Jalan Maduma II, MPR menilai itu prematur.

“Harusnya dibenahi dulu pasar nya, jangan seperti kepala daerah di Jakarta saat ini hanya cakap-cakap saja, sebaiknya ditiru ibu Risma (Wali Kota Surabaya), pandai menata kota dan pasar,” tandasnya.

Menurut MPR, ini kebijakan sepihak yang dilakukan pemerintah hanya dengan alasan kelancaran arus lalu lintas (lalin) agar berfungsinya Terminal Dolok Sanggul.

“Memang ada benarnya aturan itu dengan jalan, tetapi apakah pemerintah sudah menyiapkannya. Pemerintah harusnya memikirkan prasarananya dan ini dulu dibenahi,” tukasnya.

MPR menilai, onan atau pekan adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Humbahas. “Berapa ratusan juta dapat kita peroleh disini (onan), karena ada juga sebagian para pedagang dari luar daerah. Namun jika pasar tidak ditata, jelas para pedagang sengsara,” tukasnya.

Sebelumnya, di bawah guyuran hujan, puluhan pedagang mengatasnamakan Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang membuka lapak di Jalan Maduma I, Kelurahaan Pasar Dolok Sanggul (berjualan hanya satu sekali seminggu), menggelar aksi demo ke kantor Bupati Humbahas, Rabu (29/7/2020).

Dalam aksi itu, para PKL didampingi mahasiswa ini menolak adanya relokasi dari Jalan Maduma II pada Bupati Dosmar Banjarnahor. (DS)

IKLAN