Wacana Pengadaan Tanpa Fee Proyek Tidak Dicatat di RPJMD, Begini Tanggapan Fraksi PDI-P

Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang dan Mariono selaku Ketua Fraksi PDI-Perjuangan.

Simalungun, Lintangnews.com | Adanya upaya sejumlah kelompok di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Simalungun untuk tidak mencatatkan pengadaan tanpa fee proyek di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang tak lai adalah merupakan visi misi dan program Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, akhirnya mendapatkan tanggapan.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Simalungun, Mariono mengatakan, setelah melalui konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara, jika mengenai visi misi Bupati Simalungun tidak boleh dirubah terkecuali, ada nota kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.

“Tetapi kalau yang dirubah dalam program seperti apa yang termaktup di atas (pengadaan tanpa fee proyek) boleh atau dihapus. Karena masih dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Karena kalau boleh diubah dan dihapus, berarti harus diperbaiki,” imbuhnya kemarin, serta menyakinkan itu terjadi jika ada kesepakatan.

Disampaikan apakah yang dimaksud tak lain adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati, meskipun pengadaan tanpa fee proyek sudat dicatatkan di KPUD setempat pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu, Mariono membenarkannya.

Lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, bahkan dalam penjabaran apa bila ada yang tidak mungkin bisa dilaksankan menyangkut tentang tidak tersedianya anggaran atau tidak sesuai dengan kemampuan anggaran, itu boleh dihapus.

“Karena bisa saja pada saat kampanye politik, Calon Bupati tidak sampai mendalami keuangan daerahnya,” sebut Mariono.

PDI-Perjuangan Tuding Visi Misi Radiapoh Hasiholan Tak Matang dan Layak

Terpisah. Wakil Ketua DPRD Simalungun yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Simalungun, Samrin S Girsang mengatakan, sepengetahuan pihaknya selama ini tidak ada pengadaan tanpa fee proyek. “Jadi kalau kita bilang ditiadakan, maka seolah-olah ada fee proyek,” ucapnya seusai rapat paripurna, Senin (11/10/2021).

Dikatakan Samrin, jika memang tak ada dicatatkan mengenai pengadaan tanpa fee. Menurutnya, jika ada fee proyek, maka bisa ditangkap. Itu lah yang kurang tau apakah ada visi, misi, serta program Bupati seperti itu. Dengan adanya visi misi seperti itu berarti seolah-olah legal,” tukasnya.

Menurutnya, pengadaan tanpa fee proyek itu tidak perlu dicatatkan di dalam RPJMD. Samrin menilai, yang membuat visi misi itu berarti tidak menguasai ilmu pemerintahan. “Makanya di RPJMD gak perlu dituliskan. Seolah olah Pemkab Simalungun sebelum sebelumnya pernah bermain main fee. Kan begitu,” katanya.

Lanjutnya, atau ini seolah-olah fee proyek itu legal. “Tidak layak lah itu sebagai visi misi. Karena kalau memang ada fee proyek, pasti kita ditangkap Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Karena itu pasti mengurangi kualitas dan kuantitas dari pekerjaan proyek,” paparnya.

Samrin menyampaikan, menurut PDI-Perjuangan dari awal visi misi itu sudah salah. Termasuk kartu Sikerja. “Kajiannya tak matang, jadi bagaimana menginplementasikannya di RPJMD. Ternyata dihapus,” sebutnya.

Dia juga mengatakan, seharusnya janji politik itu harus dicatatkan. Menurutnya, ini nanti mereka pertanyakan pada Bupati Simalungun. “Ini kan masih berjalan Panitia Khusus (Pansus RPJMD). Nanti di perjalanan kita tanyakan. Pesan saya di RPJMD itu kan akan nampak penjabaran visi misi dan janji politik.

Samrin menegaskan, PDI-Perjuangan telah menungaskan anggota dewannya yang duduk di Pansus memantau apakah sudah masuk janji politik dan visi misi itu di RPJMD supaya masyarakat merasa tidak dibohongi.

“Belum bisa kita pastikan,” tukasnya disinggung sanksi apa yang akan dikenakan kepada anggota jika nantinya menyetujui visi misi Bupati tentang pengadaan tanpa fee proyek dicatatkan di RPJMD. (Zai)