Siantar, Lintangnews.com | Bebas pungutan liar (pungli) dan peningkatan kualitas pelayanan publik ditekankan Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah.
Hal ini disampaikan Susanti Dewayani pda sambutannya dalam acara penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Siantar Tahun 2023 dan acara Forum Perangkat Daerah Kota Siantar Tahun 2024, bertempat di Ruang Serbaguna Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Jumat (3/3/2023).
Wali Kota berharap, seluruh perangkat daerah dapat mengimplementasikan slogan pelayanan yang dicanangkan, yaitu 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).
“Melalui semangat ‘Sapangambei Manoktok Hitei’, kita berharap bisa meraih kembali kategori baik/zona hijau dalam penilaian pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman RI,” tutur Susanti.
Diutarakan, PBB merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi cukup besar untuk Kota Siantar. Berdasarkan APBD Siantar tahun 2023, PBB P2 berkontribusi sebesar 24,30 persen (Rp 20 miliar) dari total target pajak daerah Rp 82,3 miliar.
“Ini merupakan pajak kedua terbesar di Siantar setelah BPHTB dan pajak penerangan jalan umum. Kontribusi pajak ini menuntut kepada kita semua, agar selaku aparatur negara, kita seharusnya dapat lebih memaksimalkan lagi pengelolaan,” himbaunya.
Sambung Susanti, pelayanan merupakan kunci utama untuk memaksimalkan pengelolaan pajak. “Sebagai aparatur negara, saya berharap kita harus memberikan pelayanan yang prima dan menjadi teladan bagi yang lain. Para pengelola pajak juga dituntut agar lebih berintegritas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak,” sebut mantan Direktur RSUD Djasamen ini.
Ia berharap kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk lebih menegakkan aturan. Dimana setiap urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Siantar, baik itu kenaikan pangkat atau pun kenaikan gaji berkala agar menyertakan tanda lunas.
Wali Kota juga menghimbau kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayananan dalam hal digitalisasi pembayaran, dengan bank persepsi dalam hal memberikan kemudahan dalam pembayaran PBB P2.
“Yang terakhir, kepada para Camat dan Lurah agar dapat memantau pendistribusian SPPT PBB P2, dimana para petugas pendistribusian harus benar-benar menyampaikan kepada para wajib pajak. Sehingga tidak ada lagi alasan dari wajib pajak bahwa SPPT PBB P2 nya tidak sampai sehingga mereka tidak membayar,” terangnya.
Sambungnya, kegiatan forum perangkat daerah bertujuan menyelaraskan program kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tercipta sinergitas dan kolaborasi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya untuk tahun 2024.
Susanti menambahkan, seperti diketahui bersama bahwa penanganan stunting merupakan salah satu prioritas nasional. Walaupun prevelensi stunting Siantar masih lebih rendah, jika dibandingkan prevelensi stunting Provinsi Sumatera Utara dan nasional.
“Akan tetapi, posisi capaian prevelensi stunting Siantar mengalami penurunan pada tahun 2022. Krena itu, mari kita bersama-sama fokus agar pada tahun 2024 prevelensi stunting kota Siantar menjadi yang terbaik dan di bawah 10 persen,” tuturnya.
Lanjut Susanti, fokus kedua yakni peningkatan ekonomi daerah, hal ini merupakan isu yang selalu menjadi perhatian daerah maupun nasional.
Kondisi perekonomian daerah merupakan barometer kesehatan ekonomi daerah yang tentunya akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Siantar tidak lagi yang terendah di provinsi Sumatera Utara, yaitu dengan capaian 3,47 persen.
Fokus ketiga yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas menjadi tolak ukur pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Governance).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda, Dedi Idris Harahap menyampaikan, tujuan kegiatan ini untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
Hadir pada kegiatan itu, Sekretaris Daerah, Budi Utari Siregar, para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD, Direktur RSUD Djasamen Saragih, para Direktur Perusahaan Daerah, seluruh Camat dan Lurah. (Rel)
