Wanita Ini Disebut Kabid SD Disdik Simalungun Tak Diberi Ijin Pasok Pakaian Olah Raga  

Diduga Boru Nadeak dimaksud Kabid SD Disdik Simalungun, Janulingga Damanik yang tak diberi ijin memasok pakaian olah raga di sekolah.

Simalungun, Lintangnews.com | Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun, Janulingga Damanik mengaku tidak ada memberikan izin kepada pengusaha dalam mempasok pakaian olah raga untuk murid.

“Gak tau. Orang itu yang langsung ke sana (SD). Kalau kami gak ada kasih izin,” ucap Janulingga Damanik didampingi Lusman Siagian saat ditemui, Jumat (1/11/2019) kemarin.

Namun, Janulingga dan Lusman menyebutkan 3 orang yang memasok pakaian olah raga ke SD di Kabupaten Simalungun dan mengaku bagian dari Partuha Maujana Simalungun (PMS).

“Yang bermain si Munthe, Boru Nadeak dan Naibaho. Gak ada kami kasih izin. Boru Nadeak itu pun baru semalam lihat orangnya datang ke sini. Ngakunya PMS,” sebut keduanya.

Diketahui, sejatinya peran PMS di balik pasokan pakaian olah raga ke SD ini karena berkaitan dengan ornamen Simalungun. “Kan ada Peraturan Daerah (Perda) nya. Jadi, PMS hanya mengenai ornamen Simalungun untuk pakaian olah raga,” jelas Janulingga.

Selain itu, mengenai rencana pengadaan gambar Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin ke seluruh SMP dan SD di Kabupaten Simalungun memang diwajibkan.

“Ada suratnya. Memang diwajibkan,” ujar Janulingga sembari menunjukan surat dan menyebutkan beberapa pasal terkait diwajibkan pengadan gambar Presiden dan Wakil Presiden, serta ditimpali Lusman dan membenarkan foto yang ditunjukan merupakan Boru Nadeak.

Selanjutnya, terkait dugaan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Elpiani Sitepu mendapatkan fee di balik pengadaan pakaian olah raga, raut wajah Janulingga terlihat seakan heran. “Itu lah mengenak Kadis dapat Rp 5.000, mana ada itu,” katanya.

Sementara Boru Nadeak yang disebut membawa nama PMS bersama Naibaho, Kamis (31/10/2019) sekira pukul 16.30 WIB mengaku salah orang. “Salah orang,” elaknya, sembari memutus sambungan telepon dan tak pernah balas konfirmasi dari pesan singkat WhatsApp (WA).

Terpisah, Sekretaris PMS, Japaten Purba saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Jumat (1/11/2019) sekira pukul 14.48 WIB mengaku sedang pesta. “Lagi di pesta,” ucapnya.

Sebelumnya, mengaku bukan lah sebagai pengusaha sekaligus pemasok pakaian olah raga untuk murid kelas I SD Negeri di Simalungun.

“Bukan saya pemasok. Saya hanya mensosialisasikan surat Bupati mengenai pemakaian ornamen Simalungun pada pakaian olah raga,” jelas JPTN saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Minggu (13/10/2019) sekira pukul 18.00 WIB.

Menurut JPTN, tentang penggunaan ornamen Simalungun pada pakaian sekolah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011. “Itu kan ada Perdanya. Pakaian sekolah di Simalungun wajib menggunakan ornamen (uhir) Simalungun,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, dari bisnis pakaian olah raga untuk murid SD dan SMP, Kadisdik diduga mendapatkan fee. “Rp 20 ribu lah disisihkan untuk dibagi. Rp 5 ribu per siswa jatah Kadis, Korwil, Pengawas dan Kepsek,” beber salah seorang pengusaha, Selasa (22/10/2019).

Sedangkan, sepasang pakaian olah raga untuk siswa SD seharga Rp 120 ribu. Kemudian, dari pemasok, sepasang pakaian olah raga untuk siswa SMP dijual seharga Rp 165 ribu. Namun, pihak SMP menjualnya seharga Rp 200 ribu.

“Kalau sepasang pakaian olah raga SMP dari pemasok Rp 165 ribu. Tapi, dijual ke siswa Rp 200 ribu. Makanya, untung Rp 35 ribu itu disisihkan Rp 20 ribu untuk fee Kadis, Korwil, Pengawas dan Kepsek,” paparnya.

Selain itu, untuk fee Kadisdik diserahkan langsung masing-masing Kepsek. “Langsung Kepsek yang menyerahkan ke Kadis. Ada juga melalui Korwil penyerahannya,” ucapnya.

Ironisnya, untuk membayar pakaian olah raga itu ternyata bukan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melainkan, dari orang tua siswa. “Gak dari dana BOS. Orang tua siswa yang bayar,” ujarnya.

Diketahui, jumlah SMP se Kabupaten Simalungun berkisar 26 unit sekolah dan siswa-siswi berjumlah 8.300 orang. Sedangkan SD se Kabupaten Simalungun berjumlah 820 unit lebih dengan jumlah siswa 15.000 orang.

“Kalau SMP siswa-siswinya ada 8.300 orang. SD siswa-siswinya 15.000 orang dikali Rp 5 ribu per orang dan jatah Kadis Rp 75 juta lah. Jatah dari SMP Rp 5 ribu dikali 8.300 siswa berarti Rp  41,5 juta. Ini berarti, Rp 75 juta tambah Rp 41,5 juta totalnya Rp 116 juta jatah Kadis,” ujarnya. (Zai)