Taput, Lintangnews.com | Pasca warganet di sekitaran Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) diributkan dengan beberapa status kelangkaan gas elpiji 3 kg, akhirnya DPRD setempat mengambil sikap dan langkah tegas untuk membahas peristiwa hal itu.
Ketua DPRD Taput, Poltak Pakpahan menegaskan, izin yang dikantongi agen elpiji 3 kg sebagai penyalur gas bersubsidi di wilayah itu sebaiknya dicabut saja, saat tingkat harga eceran melambung tinggi, sehingga kerap mengakibatkan kelangkaan yang menyengsarakan masyarakat penerima subsidi.
“Kita akan segera panggil agen-agennya melalui koordinasi dengan Kabag Perekonomian Pemkab Taput dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ujar Poltak, Selasa (24/9/2019).
Walaupun jadwal RDP belum ditentukan, namun menurut Poltak, hasil rapat nantinya akan disampaikan ke Pertamina selaku pemberi ijin pendistribusian elpiji subsidi.
“Izinnya biar dicabut sajalah, main-main terus. Karena jelas sudah diberikan untung, namun mau untung berlipat lagi,” tegasnya.
Poltak juga mengimbau agar Pemkab Taput secara serius menekankan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggunakan gas elpiji subsidi yang menjadi hak masyarakat miskin, Itu juga penting agar elpiji subsidi tepat sasaran.
“Meskipun Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebelumnya telah ditetapkan senilai Rp18 ribu per tabung, namun saat dibeli masyarakat, harganya bisa mencapai di kisaran Rp 26 ribu-35 ribu per tabung,” ungkap Poltak. (pembela)
