Tebingtinggi, Lintangnews.com | Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.
Ini karena Pemko Tebingtinggi berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.
Piagam penghargaan diserahkan dalam acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro No 30, Kota Medan, Selasa (22/10/2019).
Selain Kota Tebingtinggi, yang menerima penghargaan adalah Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko Sibolga, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir (Tobasa), Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Pemkab Samosir, Pemkab Batubara, Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Pemkab Serdang Bedagai (Sergai, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel), Pemkab Dairi, Pemkab Tapanuli Utara (Taput), Pemkab Asahan dan Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel).
Wakil Wali Kota Oki Doni menyampaikan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tebingtinggi yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan itu.
“Saya juga mengingatkan, keberhasilan ini bukan semata-mata membuat kita berbangga hati. Melainkan untuk membuat khususnya para OPD Pemko Tebingtinggi supaya lebih optimal lagi dalam bekerja,” sebutnya.
Sementara Gubsu berharap, daerah-daerah yang meraih penghargaan Opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya. “Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” tegas Edy.
Menurut Gubsu, perlu peningkatan yang secara masif, sehingga seluruh Pemkab dan Pemko di Sumut meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama, karena Sumutmemiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan,” paparnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut, Tiarta Sebayang mengatakan, daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.
“Ini tantangan kita untuk menambah persentase pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajar lah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama,” paparnya.
Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, Wiwin Istanti.
Menurutnya, WTP bukanlah tujuan akhir, namun laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya.
“Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,” sebutnya. (Purba)
