Siantar, Lintangnews.com | Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Siantar soroti pengerjaan proyek yang kejar tayang di sejumlah titik lokasi.
Menurut Fraksi Partai NasDem, pengerjaan proyek yang kejar target dan buru-buru dinilai dapat mempersulit masyarakat yang sedang melintas. Apalagi jumlah kendaraan mulai makin padat menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.
“Kepentingan-kepentingan keagamaan harus diutamakan oleh Pemko Siantar, apalagi saat ini lagi perayaan Natal,” sebut Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Siantar Frans Herbert Siahaan didampingi sejumlah anggota Fraksi seperti Jani Apohan Saragih, Tongam Pangaribuan dan Frengki Boy Saragih saat ditemui di ruangan Fraksi mereka, Selasa (10/12/2019).
Frans Herbert mengaku persoalan ini sudah beberapa kali dibicarakan Fraksinya di rapat Komisi dengan Pemko Siantar, namun nyatanya tidak dihiraukan.
“Sekarang kan juga intensitas kendaraan di Siantar kan semakin tinggi. Ada yang mau Natal dan Tahun Baru, kenapa mesti disaat ini pula proyek dikerjakan. Kita lihat sekarang lah di beberapa rumah ibadah yang terganggu artinya tadinya jalannya bersih jadi kotor dan tidak nyaman lagi untuk beribadah,” ujar Frans.
Tongam Pangaribuan selaku Sekretaris Fraksi Partai NasDem mengkritik proyek kejar tayang Pemko Siantar yang mengakibatkan keresahan kepada masyarakat.
Disebutkannya, laporan dari warga, dilapangan banyak proyek yang tidak memiliki plang sehingga masyarakat Siantar tidak mengetahui anggaran.
“Dengan pekerjaan yang seperti ini kita khawatir kualitas proyek yang kurang bagus karena kejar tayang. Yang kedua proyek tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kebanyakan plang proyek tersebut tidak ada diterapkan berapa lama pekerjaan dan kapan batas penyelesaianya. Sehingga tidak adanya transparansi kepada masyarakat tentang pekerjaan proyek yang memakai uang rakyat ini,” terangnya.
Sambung Frengki Boy Saragih menyoroti sisa-sisa galian-galian proyek yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas (lalin) dan aktivitas masyarakat.
“Penempatan bahan sembarangan yang tidak memikirkan kepentingan umum juga berdampak membahayakan pengguna jalan. Seperti yang kita lihat di sejumlah titik, bekas-bekas pengerjaan tidak langsung diangkat, sehingga dapat berdampak kepada lingkungan dan dapat membahayakan pengguna jalan,” tuturnya.
Ia juga mengkhawatirkan pengerjaan proyek ini nantinya tak selesai mengingat tenggat waktu yang semakin sempit.
“Sesuai aturan, kalau tidak selesai bisa di perpanjang 50 hari tetapi tetap mendapat denda,” ungkapnya.
Jani Apohan Saragih, anggota Fraksi Partai Nasdem lainnya berharap kedepannya agar pelaksanaan proyek dilakukan mulai bulan Februari.
Ia menuturkan, dengan pelaksanaan proyek di bulan Desember secara tidak langsung membuat masyarakat yang ingin merayakan Natal menjadi terganggu.
“APBD kan bulan Januari sudah diketuk, jadikan sudah bisa mulai berjalan proyek. Sebelum P-APBD seharusnya sudah berjalan, jadi bisa selesai di bulan Agustus. Bukan malah seperti ini, sejumlah masyarakat kan lagi merayakan Natal. Kasihan mereka, sepatu atau celana jadi kotor karena pengerjaan proyek ini,” tutupnya kesal. (Elisbet)
