Hari Natal Semakin Dekat, Nasib Pegawai PDPHJ 3 Bulan Tidak Gajian

Sejumlah pegawai PDPHJ saat mengadu ke Komisi II DPRD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Selama 3 bulan gaji tidak dibayar, para pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) mengadu ke Komisi II DPRD Kota Siantar Selasa (10/12/2019).

Kepada sejumlah anggota Komisi II DPRD Siantar, sejumlah pegawai meminta agar nasib mereka diperjuangkan. Hal itu semakin mereka keluhkan, seiring dengan Hari Natal yang sudah semakin dekat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar, Ferry SP Sinamo menyampaikan, tidak ada alasan PDPHJ tidak mampu membayar gaji pegawainya.

“Hal itu karena PDPHJ memiliki sumber pendapatan yang jelas. Salah satunya dari kontribusi pembayaran kios. Jadi tidak ada alasan untuk tidak gajian,” ucapnya.

Salah seorang pegawai mengungkapkan, ada 5.817 unit kios yang harus membayar kontribusi, sebagai sumber pendapatan PDPHJ. Selain kontribusi kios, pendapatan perusahaan daerah ini bersumber dari pungutan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir dan kamar mandi.

Selain itu, mereka (para pegawai) juga mengungkap dugaan suap yang terjadi di PDPHJ.

“Suap di masa penerimaan pegawai dan pungutan liar (pungli) di masa transisi tenaga kerja, dari honor Dinas Pasar menjadi karyawan PDPHJ di tahun 2015 yang lalu,” ucap salah seorang pegawai.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk menjadi pegawai PDPHJ dari kalangan umum, harus memberikan uang yang jumlahnya bervariasi.

“Ada yang harus membayar Rp 30 juta dan Rp 40 juta. Lebih parah lagi, eks honor Dinas Pasar yang ingin menjadi pegawai dipungli sebesar Rp 10 juta. Diinformasikan, ada sekira 80 orang eks honor Dinas Pasar yang menjadi pegawai PDPHJ. Sedangkan jumlah pegawai PDPHJ saat ini sekira 330 orang,” ungkapnya.

Terhadap persoalan itu, sejumlah anggota Komisi II DPRD, diantaranya, Ferry SP Sinamo, Netty Sianturi, Frans Herbert Siahaan, Alex Panjaitan dan Suandi Apohman Sinaga sepakat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PDPHJ dan pegawai.

“Komisi II meminta, supaya para pegawai segera menyurati DPRD Kota Siantar. Ini agar surat itu menjadi dasar bagi DPRD memanggil Direksi PDPHJ untuk RDP,” tutupnya.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PDPHJ, Bambang Wahono saat dikonfirmasi, seperti biasa irit berbicara. Ia meminta terkait hal tersebut dikonfirmasi kepada Direktur Keuangan, Toga Sihite.

“Tolong konfirmasi dengan Direktur Keuangan ya bang. Kita sudah berupaya memfokuskan penagih untuk kutip setoran pedagang yang tertunggak,” pungkasnya. (Elisbet)