Siantar Lintangnews.com | Terkait polemik yang terjadi Politeknik Gihon, Hasanuddin Sirait selaku Direktur akhirnya memberikan penjelasan.
Didampingi kuasa hukumnya Miduk Panjaitan dan Henra Sidabutar, Hasanuddin membantah Politeknik Gihon tidak memiliki ijin dan terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), seperti yang disebut beberapa mahasiswa-mahasiswi saat berunjukrasa beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, permasalahan ini terjadi berawal dari pandemi Covid-19 atau Virus Corona, sehingga mengakibatkan keuangan Yayasan Gihon minim karena kurangnya pendapatan.
“Tanggal 28 Juli 2020 lalu kami buat pertemuan dengan orang tua mahasiswa berdasarkan rapat oleh yayasan dan dosen. Saat itu pihak yayasan menjelaskan kondisi keuangan, jadi kami bertukar pendapat dengan orang tua bagaimana bisa mengembangkan Politeknik Gihon. Lalu kita berkomitmen, yakni setiap mahasiswa membawa orang untuk didaftarkan ke Politeknik Gihon. Saat itu beberapa orang tua setuju,” terang Hasanuddin, Rabu (30/9/2020).
Sambung Hasanuddin, orang tua juga mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar para mahasiswa berkontribusi ke kampus. Sebab selama ini mereka kuliah tidak dipungut biaya.
Lanjutnya, hasil pertemuan dengan orang tua mahasiswa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK), yakni tentang mahasiswa berkontribusi untuk mengajak 1 atau 2 orang mahasiswa baru untuk mendaftar.
Solusi lainnya, membantu membayar sebesar Rp5 juta selama setahun perkuliahan. SK itu berlaku untuk tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil. Sehingga mahasiswa bisa registrasi dan tidak berlaku surut. Perjanjian itu dibuat karena situasi saat ini dalam masa pandemi Covid-19.
“Kemudian ada keributan dan kita buat lagi pertemuan. Tetapi di situ mahasiswa membahas hal lain, bukan masalah uang kuliah. Ada yang bilang Gihon tidak memiliki izin, tak ada akreditasi. Saya tunjukkan, ini izin Gihon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Kita sudah mengajukan akreditasi. Nggak mungkin tidak ada izin tapi bisa mengajukan akreditasi. Sebelumnya akreditasi kita minimum (layak) karena baru buka. Tanggal 23 Oktober 2019 sudah kita ajukan, dan 22 Juli 2020 berkas sudah dinyatakan lengkap dari BAN PT. Tinggal menunggu assesor akreditasi,” paparnya.
Hasanuddin mengaku, adanya penahanan ijazah SD sampai SMA saat mahasiswa pertama kali mendaftar. Namun, yang bersangkutan harus memenuhi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati apbila ada mahasiswa ingin keluar dari Gihon.
Ditambahkan Miduk Panjaitan, penahanan ijazah setiap mahasiswa baru menjadi jaminan karena kampus Gihon terikat sampai lapangan kerja dan siap pakai. Ini karena bekerja sama dengan luar negeri, sehingga jangan berhenti di tengah jalan.
“Bisa diminta (ijazah), kita layani. Ada beberapa perjanjian. Selesaikan administasi, bayar uang kuliah atau penuhi ajak mahasiswa. Alumni sudah ada kerja di Jepang, gaji sebesar Rp15 juta per bulan, seharusnya berkontribusi Rp1 juta untuk membantu adik-adiknya. Tidak ada hak penahanan kecuali kalau dipenuhi persyaratan. Buat permohonan. Adminstrasi dipenuhi bila tidak ada membawa mahasiswa baru. Kan perjanjian itu sudah ditandatangani. Kalau ada yang kurang puas, mari kita bahas dan kami bersedia menerimanya, tetapi jangan anarkis,” tutur Miduk.
Henra Sidabutar yang juga ikut memberikan penjelasan mengenai tuduhan soal penahanan ijazah bagi mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari Politeknik Gihon.
“Di keputusan poin keenam, bagi yang ingin mengundurkan diri, pembayaran uang kuliah harus dibebankan kepada mahasiswa, dihitung per semester saat mengundurkan diri. Di poin keempat, setiap yang ikut program magang harus menyerahkan ijazah asli untuk keperluan persiapan magang karena kerja sama dengan negara Jepang dan Malaysia,” terangnya.
Sementara itu, Sinarta Purba selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Gihon mengaku, kecewa terhadap tindakan teman-temannya yang telah melakukan aksi demonstrasi.
“Kecewa atas tindakan kritis tanpa solusi. Saya berutang dengan dunia pendidikan, di mana telah meringankan orang tua, jadi terbantu. Kami juga terusik dan tidak nyaman belajar akibat aksi ini,” tandasnya. (Elisbet)
