Humbahas, Lintangnews.com | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bagian Sumatera kini lagi tengah mengaudit APBD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2021.
Selain diminta serius juga diminta untuk memulai awal pemeriksaan pada bagian Bidang Adminitrasi Pemerintahaan Desa (APD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDP2A) terhadap anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) senilai Rp 4,5 miliar.
Desakan itu lantaran Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintahaan Desa (APD), Jerry Silitonga tidak dapat menjelaskan dari jumlah anggaran Pilkades sebanyak Rp 4, 5 miliar, semisal anggaran surat suara serta biaya pengadaan baliho dan spanduk.
Desakan itu disampaikan, pengamat pembangunan, Reinton Siregar (42) kepada wartawan, Jumat (4/2/2022) di Dolok Sanggul.
Reinton mengatakan, ketidaktaunya Jerry Silitonga dalam pengelolaan dana surat suara dan pengadaan baliho, spanduk, ini merupakan telah hilangnya kepahaman dan pertanggungjawaban seorang pejabat untuk sistim pemerintah yang bersih.
Sementara menurutnya, diketahuinya setiap pejabat yang diangkat dan dipercaya harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Dan secara hukum wajib harus dibuka ke publik.
“Jadi tidak ada alasan Kabid APD itu tidak mengetahui rincian anggaran tersebut,” ujar Reinton.
Apalagi, sambung Reinton, dana itu juga dihibahkan ke 85 Desa untuk dikelola dalam pelaksanaan Pilkades. “Jadi BPK diminta lebih awal melakukan audit anggaran Pilkades. Karena bisa saja anggaran yang dihibahkan ke 85 Desa mengikuti Pilkades tumpang tindih dengan anggaran di Bidang APD Dinas PMDP2A,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, pasca Pilkades serentak di 85 Desa se-Kabupaten Humbahas pada 22 November 2021 lalu menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar.
Namun Jerry Silitonga justru tidak ingat berapa biaya pengadaan surat suara Pilkades yang diselenggarakan akhir tahun 2021 lalu. (Tumanggor)
