Asahan, Lintangnews.com | Walaupun sempat mendapat intimidasi dari dinas terkait apabila lakukan aksi unjuk rasa, puluhan orang Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang bekerja puluhan tahun di beberapa Puskesmas tetap menyampaikan aspirasinya di depan kantor Bupati Asahan, Selasa (27/9/2022).
Tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Non APBD/APBN bersama Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Provinsi Sumatera Utara menggelar demo dengan melakukan aksi jahit mulut yang dilakukan 5 orang nakes, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki.
Salah satu TKS, Royhan Marpaung mengatakan, apa yang dilakukan perwakilan dari teman-temannya dengan jahit mulut merupakan bentuk kekecewaan. Menurutnya, mereka telah bekerja puluhan tahun namun tidak mendapat upah dan dana intensif dari Pemkab Asahan.
“Kami melihat bapak-bapak ini menutup mata bahkan mengintimidasi yang ingin menyampaikan aspirasi sebagai TKS, khususnya di Dinas Kesehatan (Dinkes),” paparnya.
Royhan mengatakan, mereka merupakan garda terdepan di bidang kesehatan. Di saat pandemi Covid-19, mereka juga yang di depan.
“Di saat orang tidur, kami harus bekerja. Semua itu kami lakukan untuk Kabupaten Asahan. Tetapi mau menyampaikan aspirasi saja diintimidasi, mohon kepada pak Wakil Bupati dapat menerima aspirasi kami,” ujar Royhan dihadapan Wakil Bupati, Taufik Zainal Abidin Siregar didampingi Kapolres, AKBP Roman Semaradhana Elhaj
Sementara itu salah satu Orator, Andrian Sulen menjelaskan, bila membandingkan dengan Kota Tanjungbalai yang hanya memiliki APBD sebesar Rp 600 miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 100 miliar, tetapi bisa menyahuti permintaan para TKS. Sementara di Kabupaten Asahan yang memiliki APBD sebesar Rp 1,6 triliun, para TKS nya tidak mendapatkan tunjangan apresiasi seperti dana insentif.
“Harusnya kita bisa melihat Kota Tanjung Balai, dengan APBD yang sangat kecil bisa memberikan insentif kepada para TKS. Sementara di Asahan kita ketahui tidak ada solusi dan perhatian pemerintahnya,” kata Andrian.
Massa juga mengancam akan bermalam di kantor wakil rakyat itu nantinya, apabila tidak ada keputusan Pemkab dan DPRD Asahan. “Kami akan terus melakukan aksi dan akan menginap apabila tidak diberikan jawaban sesuai dengan permintaan kami,” pungkas Andrian.
Sementara, Wakil Bupati saat menyambangi massa pendemo mengatakan, akan membantu dan memperjuangkan permintaan para TKS.
“Hari ini juga kami akan rapat dan membahas masalah itu. Dalam hal ini diperlukan pendataan para TKS agar bisa diperjuangkan. Karena kita tau mereka hanya terdata sebatas di tingkat Puskesmas tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) begitu juga dengan payung hukumnya,” ujar Taufik sembari duduk bersama para TKS di depan kantor Bupati.
Terkait adanya intimidasi, Taufik berjanji akan mengambil tindakan. “Tidak boleh ada intimidasi dari pihak Puskesmas. Apabila ada dinas melakukan itu, akan kita berikan teguran pertama,” ujarnya. (Heru)
