Tebingtinggi, Lintangnews.com | Pemko Tebingtinggi kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2021.
Ini merupakan penghargaan yang diperoleh Pemko Tebingtinggi selama 4 kali berturut-turut, setelah sukses mempertahankan opini WTP atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Muhammad Dimiyathi yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Heru Pudyo Nugoroho di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Kamis (3/11/2022).
“Predikat membanggakan ini akhirnya kita terima kembali. Tentu ini akan menjadi motivasi dan pedoman Kota Tebingtinggi untuk menyajikan dan mengelola keungan daerah sesuai standar penyusunan dan pengelolaan,” kata Dimiyathi.
Pj Wali Kota berharap, agar predikat yang diraih ini tetap terjaga, serta menyampaikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada jajaran Pemko Tebingtinggi untuk terus berkomitmen mengelola keuangan dengan baik.
“Kepada semua OPD Pemko Tebingtinggi harus terus berkomitmen dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan,” pintanya.
Selain itu, Dimiyanthi juga berharap agar pada masa mendatang, raihan opini WTP kepada pemerintah daerah dari BPK menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi menjadi kebanggaan. Karena itu butuh kolaborasi guna mewujdukan capaian yang lebih baik .
Sedangkan Gubsu mengatakan, perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan seluruh Kabupaten/Kota. Sebab satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu Provinsi menjadi cacat. Karena menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi dari semua, untuk mewujudkan rakyat sejahtera.
“Saya bukan ingin membuat anda malu, tidak. Ini bukan soal malu atau tidak. Kita turun, apa yang bisa dibantu dan dilakukan, itu yang saya katakan. Ada namanya insentif fiskal, ada satu persyaratan, misalnya Medan, wajib 5 kali WTP baru anda dapat insentif. Bukan karena belas kasihan,” tegasnya.
Sementara, Heru Pudyo menyampaikan, tema rapat koordinasi (rakor) ini adalah ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’.
Melalui rakor ini, dia berharap dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja, sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan, baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara.
Lebih lanjut dijelaskan Heru, raihan opini WTP merupakan salah satu saja dari indikator baiknya tata kelola keuangan negara. Setidaknya ada 4 syarat untuk raihan opini WTP.
Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan, dimana semua bisa diungkap, karena itu semua keuangan publik dan hak publik untuk tahu apa yang dikelola dari keuangan negara itu.
Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terakhir adalah efektifitas sistem pengendalian internal yang baik.
“Ini harus menjadi komitmen kita utuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan,” pintanya.
Dari kegiatan itu, Kanwil DJPb Sumut memberikan penghargaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) 2022 kepada lembaga verikal pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Hadir dalam acara itu, Pangdam I/Bukit Barisan Kajati Sumut, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kadis Kominfo Pemko Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian, Sekretaris BPKPAD dan Bupati/Wali Kota se-Sumut. (Purba)
