Tebingtinggi, Lintangnews.com | Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi menyebutkan, APBN tahun 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
Meskipun juga Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga melakukan secara riil terhadap sumbernya baik distribusi, pasokan yang ada di daerah masing-masing.
“APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” kata Dimiyathi saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan TKD (Transfer Ke Daerah) Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kota Tebingtinggi kepada Pemko Tebingtinggi, Rabu (7/12/2022), di gedung Balai Kartini Convention Center and Public Services, Jalan Gunung Leuser BP7.
Pj Wali Kota juga meminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja untuk mengendalikan, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Seluruh aparatur negara juga harus memiliki sense of crisis dan harus siap atas segala berbagai kemungkinan yang terjadi, yang tidak diprediksi, yang tidak dihitung, semuanya kita harus siap,” tegas Dimiyathi.
Kepala KPPN Tebingtinggi, Mercy Monika R Sitompul menyampaikan, ada 7 jenis transfer ke daerah yang penyalurannya akan dilakukan oleh 173 KPPN di daerah. Di antaranya KPPN Tebingtinggi yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah Daerah), Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur serta Dana Desa.
Sementara jumlah DIPA yang diserahkan untuk 72 satuan kerja pada 13 Kementerian/Lembaga, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.178 triliun, meningkat 7,08% dari tahun sebelumnya. Diungkapkan Mercy, dana transfer ke daerah untuk 3 Kabupaten/ Kota (Tebingtinggi, Deli Serdang dan Serdang Bedagai) sebesar Rp 4.481,71 triliun.
Alokasi TKD meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.233,37 triliun disebabkan mulai tahun 2023, penyaluran DAU, DBH dan DAK Non Fisik dilaksanakan melalui KPPN di daerah, sebelumnya dilaksanakan oleh KPPN Jakarta.
Mercy juga mengatakan, kepada mitra pemerintah daerah yaitu Bank Sumut agar dana benar disetor di akhir tahun dan tidak usah ditahan. Dia juga berharap, agar dibayarkan pada tahun berjalan/real time.
“Kepada pengguna anggaran dalam satuan kerja agar menggunakan pembayaran dengan KKP (Kartu Kredit Pemerintah), dikarenakan kemudahan dan keefisiensiannya,” kata Mercy.
Selain ke Pemko Tebingtinggi, juga turut dilakukan penyerahan ke Pemkab Serdang Bedagai dihadiri langsung Bupati, Darma wijaya dan Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini diiwakilkan. (Purba)
