Siantar, Lintangnews.com | Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani beserta kepala daerah dari berbagai Kabupaten/Kota se-Sumut mengikuti pengarahan secara virtual mengenai cara penanganan stunting serta mengatasi kemiskinan ekstrim di wilayah itu.
Didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Susanti mengikuti rapat virtual di ruang rapat mini Bappeda Pemko Siantar, Selasa (7/3/2023).
Susanti melaporkan langsung kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, jika Siantar menyatakan komitmen untuk menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dalam percepatan penurunan stunting dan menjadi lokus (lokasi fokus stunting) pada tahun 2022.
“Dimana mengeluarkan Surat Keputusan (SK) lokus stunting untuk 28 Kelurahan, sesuai dengan dasar data hasil EPPGBM bulan Februari 2021,” katanya.
Lanjutnya, hasil EPPGBM tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan SK lokus stunting tahun 2023 dengan hasil lokus di 34 Kelurahan, diketahui pravelansi stunting di Siantar awalnya 15 persen (hasil SSGI) dan tahun 2023 menjadi 14,3 persen. Ini artinya mengalami penurunan sebesar 0,7 persen.
Sementara upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022, dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), rapat rutin terkait capaian, sharing dan solusi dalam percepatan penurunan stunting.
“Kemudian pembentukan tim Audit Kasus Stunting (AKS) dan penetapan lokus stunting tahun 2023,” jelas Susanti.
Selanjutnya, pelaksanaan 8 aksi konvergensi dengan hasil pemetaan program kegiatan dan rencana kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder, serta rembuk stunting.
Dengan beberapa program yang dilakukan, berlanjut pada latihan dan penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 501 orang dalam meningkatkan pendampingan terhadap calon pengantin (catin) menggunakan anggaran APBD Siantar
Pemberian tablet tambah darah kepada para remaja putri di sekolah rutin setiap bulan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Lalu, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencama (PPKB) terhadap remaja putri melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).
Terakhir, pemantauan tumbuh kembang balita khususnya yang terindikasi stunting oleh kader Posyandu.
Sementara itu, Menko PMK mengatakan, Ultra Sonografi (USG) dan alat antropometri harus sudah ada di Puskesmas sesuai dengan instruksi Presiden. Sedangkan Kadis Kesehatan harus membuat tabel berapa yang harus dibutuhkan.
“Tidak usah dialokasikan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), diteruskan saja langsung ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk pelatihan agar ada dialokasikan dana dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga ibu hamil tidak perlu ke Rumah Sakit (RS) dan cukup ke Puskesmas untuk memeriksakan kandungannya,” kata Muhadjir.
Dia mengatakan, dengan adanya alat USG di Puskesmas, maka perkembangan janin bayi dapat diketahui, sehingga dapat mencegah stunting dari awal dengan melakukan penambahan gizi pada anak.
Dalam zoom virtual juga dilakukan pemaparan ekspos stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, serta kementerian dan lembaga lainnya. (Rel)
