Humbahas, Lintangnews.com | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem secara massif, sejak beberapa tahun terakhir.
Di antaranya penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya.
Hal itu menjadi laporan Edy kepada Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dalam pertemuan virtual bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut, termasuk di dalamnya Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dari rumah dinas Gubernur, Jalan Jend Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (7/3/2023).
Turut mendampingi, Kepala Dinas Kesehatan, Alwi Mujahit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ismael Sinaga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A-KB) Manna Wasalwa Lubis, serta pejabat lainnya. Rapat virtual dari Humbahas diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Gubsu mengungkapkan, kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen, dari 25,8 persen (tahun 2021) menjadi 21,1 persen hingga 2022, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa Kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.
Dengan upaya jemput bola itu, lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.
Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Edy menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14 persen.
Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprovsu berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa-mahasiswi yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.
Terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Gubsu juga menyampaikan perihal penurunan angka itu dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2021 lalu tercatat di angka 1,34 juta jiwa, maka di 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa.
Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.
“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, angka kemiskinan di Sumut pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01 persen pada Maret 2021.
Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49 persen. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumut setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Sementara Menko PMK mengatakan, pertemuan ini merupakan kegiatan roadshow virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dalam hal ini, Sumut menjadi Provinsi ke- 14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlahKabupaten yang menjadi sasaran seperti Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas (Palas), Tapanuli Selatan (Tapsel), Padangs Sidimpuan, Nias Selatan (Nisel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng).
“Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh ?. Terutama masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Muhadjir.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan, pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud. (JS)
