Ada 90.049 Jiwa Warga Siantar Jadi PBI BPJS

Suasana pertemuan pertemuan antara Dinas Sosial dan P3A Siantar, BPJS Kesehatan dan seluruh Lurah. (elisbet/LN)

Siantar, Lintangnews.com | Untuk kepengurusan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Siantar, pihak Kelurahan diharapkan semakin gencar melakukan sosialisasi jaminan kesehatan.

“Situasi yang kita temukan di lapangan masih banyak warga yang belum paham mengurus BPJS baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” sebut Kepala Dinas Sosial dan P3A Pemko Siantar, Pardamean Silaen melalui Kepala Bidang (Kabid) Sosial, Resbon Sinaga dalam pertemuan antara Dinas Sosial (Dinsos) dan P3A, BPJS Kesehatan dan seluruh Lurah di Kota Santar, Jumat (21/6/2019).

Untuk itu, Resbon berharap Lurah maupun perangkatnya mensosialisasikannya. Menurutnya, Lurah merupakan perwakilan pemerintah yang menjadi garda terdepan di tengah-tengah masyarakat.

Dari data Dinsos dan P3A, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari APBN yang telah terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 75.444 jiwa. Sementara dari APBD Provinsi Sumatera Utara berjumlah 3.516 jiwa dan APBD Siantar sebanyak 11.088 jiwa. Sehingga ditotal sebanyak 90.049 jiwa masyarakat Siantar perbulan Mei 2019.

“Seperti 2 kejadian yang sempat masuk berita, di Jalan Maluku, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat dan Jalan Teratai, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat. Pemerintah sempat disalahkan karena tak becus mengurus warganya. Padahal warg yang tak mau mengurus. Begitu juga di Jalan Teratai, 3 hari sebelumnya kita sudah datang ke rumah warga itu,” ucap Resbon.

Dalam kesempatan tersebut, Resbon menyampaikan amanah Wali Kota Siantar, Hefriansyah agar seluruh Lurah diharap semakin intens berkomunikasi dengan warga terkait jaminan kesehatannya.

Sementara itu, Hendra Lubis mewakili pihak BPJS Kesehatan Siantar menyampaikan seluruh masyarakat sangat diharapkan berpartisipasi dalam program JKN-KIS.

“Partisipasi kita semua dalam program JKN-KIS merupakan bentuk dukungan nyata dalam perlindungan jaminan kesehatan rakyat Indonesia” tandasnya.

Dalam sesi tanya jawab, mayoritas sejumlah Lurah atau pun perwakilan mempertanyakan bagaimana mekanisme dalam pengurusan BPJS. (Elisbet)