Aksi Penolakan Aktivitas PT TPL di Natumingka Borbor Berujung Bentrok

Korban pemukulan yang dirawat di Puskesmas Kecamatan Borbor.

Toba, Lintangnews.com | Masyarakat adat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba menolak aktivitas kegiatan PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL), Selasa (18/5/2021) di daerah itu.

Dalam aksi penolakan itu, terlihat puluhan personil TNI dan Polri melakukan penjagaan di lokasi tersebut. Sebanyaka 12 orang warga mengalami luka-luka akibat pemukulan yang diduga dilakukan karyawan PT TPL.

Hengki Manalu sebagai Staf Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Tano Batak meminta, supaya segera mengusut tindakan kekerasan yang di duga dilakukan karyawan PT TPL pada masyarakat adat Desa Natumingka.

“Masyarakat tetap bertahan untuk terus menghentikan aktivitas PT TPL di wilayah adat mereka. Ini karena mereka sudah ratusan tahun menguasai dan mengelola wilayah adat titipan leluhurnya,” sebut Hengki.

Akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat, wilayah mereka diklaim sebagai hutan negara. Kemudian dilanjutkan dengan diklaim sebagian besar wilayah adat Natumingka sebagai konsesi PT TPL.

“Karena itu masyarakat adat Natumingka tidak terima wilayah adat mereka diklaim sebagai hutan negara dan konsesi PT TPL,” tukasnya.

Sebelumnya, Selasa (18/5/2021), PT TPL dengan pengawalan pihak Polres Toba dan TNI memaksa untuk dilakukan penanaman bibit pohon eucalyptus di wilayah adat Natumingka, sehingga masyarakat menolak aktivitas tersebut.

Karyawan PT TPL yang berjumlah sekitar ratusan orang dengan masing-masing memegang kayu dan batu memaksa menerobos blokade warga.

Para karyawan melempari warga dengan kayu dan batu. Aksi kekerasan yang dilakukan pihak perusahaan tersebut hanya disaksikan oleh aparat penegak hukum. Akibat aksi kekerasan yang dilakukan PT TPL membuat 12 orang warga mengalami luka.

“Kami mendesak pihak Polres Toba, Poldasu dan Polri untuk segera mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan PT TPL kepada masyarakat adat Natumingka.Hentikan seluruh aktifitas PT TPL di wilayah adat Natumingka,” tukas Hengki.

Selanjutnya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk merevisi konsesi PT TPL di wilayah adat Natumingka. Termasuk di seluruh konsesi wilayah adat Tanah Batak yang dikuasai PT TPL.

“Kita juga meminta Bupati Toba untuk segera menerbitkan surat keputusan penetapan masyarakat adat dan wilayah adat Natumingka,” papar Hengki mengakhiri. (Frengki)