Siantar, Lintangnews.com | Stay At Home atau tinggal di rumah bisa terwujud bisa adanya aksi nyata dari pemerintah.
Diketahui pemerintah pusat saat ini sudah melakukan sejumlah bantuan kepada masyarakatnya atas dampak wabah Covid-19 atau Virus Corona.
“Namun, tidak cukup untuk itu saja, seharusnya pemerintah daerah juga harus bijak dalam hal ini,” ungkap Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Siantar, Pardamean Sihombing, Kamis (9/4/2020).
Menurutnya, pemerintah daerah khususnya Pemko Siantar saat ini masih memiliki anggaran belanja langsung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 ini yang jumlah mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain itu juga memiliki anggaran kelurahan yang jumlah juga tidak sedikit. Karena diketahuinya, setiap Kelurahan mendapatkan anggaran hampir Rp 1 miliar.
“Di Siantar ada 53 Kelurahan. Kan coba ditotal itu kan banyak jumlah. Apalagi ditambah lagi belanja langsung yang diperkirakan ratusan miliar,” ujarnya.
Dengan jumlah anggaran itu menurutnya, bila memang dialihkan untuk penanganan wabah ini, Siantar dapat mampu melaksanakan Stay At Home, dengan memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak dari wabah Covid-19.
“Belanja langsung itu kita ketahui untuk pembangunan dan anggaran Kelurahan itu. Untuk apa pembangunan saat ini,” ujarnya.
Pardamean menuturkan, masyarakat Siantar ada sekitar 100.000 Kepala Keluarga (KK, sehingga dirinya yakin anggaran itu cukup untuk membantu setiap KK dalam 3 bulan ini.
“Bisa-bisa setiap KK mendapatkan Rp 1 juta juga setiap bulannya. Kan kita ketahui tidak semua, kan ada warga memiliki ekonomi yang lebih tidak mau menerimanya,” ujarnya.
Dinyatakannya, sudah banyak pihak juga yang sudah memberikan bantuan kepada sejumlah masyarakat karena dampak wabah ini, sementara Pemko Siantar hanya berdiam diri saja.
“Memang ada dianggarkan Rp 42 miliar itu, tetapi itu tidak cukup untuk membuat orang bisa Stay At Home. Lihat saja di pasar-pasar itu. Mereka tidak akan mau di rumah bila tidak ada aksi nyata dari pemerintah khususnya Pemko Siantar,” tegasnya.
Lanjutnya, Pemko Siantar melakukan itu, agar wabah virus itu bisa putus di Siantar dan tidak bertambah lagi jumlahnya yang diketahui sudah 5 orang positif.
Sekretaris Komisi III DPRD Siantar, Daud Simanjuntak mengaku, setujui dengan hal tersebut. “Anggaran belanja langsung yang tidak prioritas apalagi untuk pembangunan baiknya dialihkan untuk itu,” ujarnya.
“Jadi, tidak cukup hanya memeriksa siapa orang masuk saja dan menyuruh orang di rumah. Masyarakat butuh makan,” sambung Daud.
Ditegaskannya, masyarakat yang menerima bantuan itu harus lah yang benar-benar berdampak akibat wabah itu, seperti pedagang kecil dan lainnya.
“Kita suruh mereka di rumah, kalau tidak dikasih makan kan sama saja membunuh mereka,” kata anggota dewan dari Partai Golkar ini.
Menurut Daud, hal ini juga akan disetujui dari anggota DPRD lainnya, apalagi memang itu dibutuhkan masyarakat banyak. (Akbar)
