Anggaran Pilgubsu dan Pemilu di KPUD Simalungun Berpotensi Diusut APH

Sekretaris KPUD Simalungun, Adearman Purba dan Bendahara Pilgubsu, Susi Yusnita.

Simalungun, Lintangnews.com | Persoalan pemotongan sebesar 5 persen honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dana packing surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 berpotensi diusut Aparat Penegak Hukum.

Pasalnya, dana Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Simalungun juga diduga menyisakan polemik.

“Ada dana pleno pada Pilgubsu bulan Juni 2018 lalu terjadi pengembalian sisanya,” ungkap salah seorang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat ditemui, Selasa (14/5/2019) kemarin.

Pengembalian sisa dana pleno Pilgubsu yang dilakuka beberapa PPK karena tak mencapai target selama 4 hari. “Kalau sesuai jadwalkan, target pleno selama 4 hari. Namun ada PPK melaksanakan pleno hanya 3 hari. Hanya saja dana 1 hari itu ditagih lagi senilai Rp 6 juta,” paparnya.

Selain itu, pengembalian sisa dana pleno Pilgubsu berdasarkan arahan dan diserahkan kepada, Susi Yusnita yang kala itu sebagai Bendahara KPUD Simalungun. “Karena Bendahara bilang sisa dana pleno yang 1 hari harus dikembalikan padanya (Susi Yusnita,” sebutnya.

Terpisah, Susi Yusnita saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/5/2019) terkesan mengelak dan berbelit. “Oh. Masalah itu tanya ke pak Sek (Sekretaris KPUD) sajalah,” elaknya sembari membenarkan kala itu ada kelebihan hari pleno.

Ditanya, berapa besar sisa dana pleno dikembalikan setiap PPK dan kenapa harus konfirmasi dengan Sekretaris KPUD, Susi Yusnita mengaku tidak ingat dan kembali berbelit.

“Mana ada. Gak ingat saya kok. Masalahnya itu, kan ada dana kelebihan dan pak Sekretaris yang lebih tau,” ucapnya seraya tersenyum dan tertawa.

Saat kembali ditanya, berapa jumlah PPK yang mengembalikan sisa dana pleno Pilgubsu, Susi Yusnita menyampaikan ada anggaran tersendiri dan tidak mengingatnya.

“Gak ingat lah saya pak. Kalau itu kan ada anggaran tersendiri dan dikembalikan ke negara. Berkasnya di Provinsi dan sudah selesai Pilgubsu,” ujarnya sembari keluar dari ruangannya dan meninggalkan wartawan yang melakukan konfirmasi.

Seperti diketahui, pada Pilgubsu lalu, KPUD Simalungun memperoleh dana hibah sebesar Rp 1,7 miliar dari Pemkab Simalungun dan itu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : B/LHP/XVIII.Medan/05/2018, KPUD Simalungun selaku penerima dana hibah dari Pemkab Simalungun belum menyampaikan dokumen pertanggung jawaban.

Dana hibah tahun anggaran 2017 kepada KPUD Simalungun itu dilengkapi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 900/6271/BTL/BANTUAN/2017 tanggal 28 November 2017.

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK dengan Bendahara KPUD Simalungun, sebagian dana hibah itu digunakan untuk Pilgubsu 2018.

Hingga pemeriksaan terakhir 4 Mei 2018 dilakukan BPK, ternyata KPUD Simalungun belum juga menyampaikan pertanggung jawaban. Akibatnya, BPK tidak melakukan prosedur pemeriksaan untuk meyakini kewajaran nilai pertanggung jawaban dana hibah.

Diberitakan sebelumnya, potongan sebesar 5 persen terhadap honor KPPS dengan dalih untuk Pajak Pertambahan hasil (PPh) menjadi polemik. Ini karena KPPS tak semua memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 1132/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV2018 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu 2019 untuk badan penyelenggara pemilu AD HOC di lingkungan KPU, pada halaman 6 poin 7 menyebutkan KPPS dalam negeri berstatus non PNS harus memiliki NPWP dengan contoh (ketua) menerima honor sebesar Rp 550 ribu. dan PPh pasal 21 terhutang 5 persen.

Sedangkan, mengenai dana packing surat suara sebesar Rp 175 juta diduga tidak direalisasikan. Pasalnya diketahui yang melakukan packing surat suara adalah PPK bersama anggota KPPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). (zai)