Ini Tanggapan Ketua KPUD Soal Pilkada Siantar Tahun 2024

Ketua KPUD Siantar, Daniel Dolok Sibarani.

Siantar, Lintangnews.com | Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 273/2176/Otda yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) ditembuskan pada Wali Kota Siantar, jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siantar akan dilaksanakan secara serentak  nasional pada tahun 2024.

Mendagri berpendapat, pelantikan Wakil Wali Kota Siantar terpilih yakni Hefriansyah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017. Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menyatakan pada pasal 201 ayat 3 dan ayat 9, maka masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar selanjutnya akan dilaksanakan pada Pilkada Serentak tahun 2024.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Siantar Daniel Dolok Sibarani  saat dikonfirmasi mengatakan, sampai hari ini belum ada surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terkait Pilkada Siantar dilaksanakan pada tahun 2024.

“Surat yang masuk dari KPU RI hanya masalah penyusunan perencanaan dan penganggaran pemilihan tahun 2020. Terkait hal itu, kita telah layangkan surat ke Pemko Siantar,” terang Daniel, Rabu (15/5/2019).

Jelasnya, KPUD Siantar masih mengacu pada surat KPU RI dengan Nomor 406/PP. 01.03-SD/01/KPU/III/2019 perihal penyusunan perencanaan dan penganggaran pemilihan tahun 2020.

“Sehingga kita berkordinasi dengan Pemko Siantar terkait Pilkada tahun 2020. Itu yang masih kita lakukan. Kita sudah bermohon untuk audiensi, kita tunggu lah,” tutup Daniel.

Sebelumnya, menanggapi surat Wali Kota Siantar dengan Nomor : 900/1919/III/2019 meminta penjelasan mengenai adanya Surat KPU kepada KPUD Siantar terkait penganggaran Pemilu tahun 2020, Mendagri memberikan penjelasan dengan surat Nomor : 273/2176/Otda yang ditujukan kepada Gubsu ditembuskan pada Wali Kota Siantar.

Surat yang ditandatangani Akmal Malik selaku Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah itu menyatakan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, bahwa pada pasal 201 ayat 1 pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Desember tahun 2015.

Sambungnya dalam surat itu pada pasal 201 ayat 3 Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai tahun 2022.

Pada pasal 201 ayat 9 untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. (elisbet)