Anggaran Pilpanag Hilang, Ketua DPRD Simalungun Terindikasi Semaunya Tanda Tangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun, Bernhard Damanik.

Simalungun, Lintangnews.com | Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Timbul Jaya Sibarani terindikasi semau perut dalam hal melakukan penandatangan terhadap nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021.

Pasalnya, kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Pilpanag (Pemilihan Pangulu Nagori) serentak tahun 2022 belum rampung dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar). Namun nota kesepakatan KUA- PPAS tahun 2021 sudah ditandatangani Ketua DPRD bersama Bupati.

“Gak tau kita anggaran terhadap Pilpanag dihilangkan. Karena pembahasan pembahasan kemarin kita belum sempat membahas Pilpanang, namun sudah dilakukan penandatanganan KUA-PPAS,” terang Bernhard Damanik, Selasa (23/11/2021)

Menurut Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Simalungun ini, informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (PMPN) jika anggaran terhadap Pilpanag tahun 2022 sudah ditampung. Akan tetapi di laporan penandatangan KUA-PPAS justru hilang.

“Laporan Dinas PMPN Simalungun, anggaran itu sudah ditampung. Akan tetapi kita terkejut dengan laporan penandatanganan KUA-PPAS, anggaran Pilpanag jadi hilang. Kita jadi bertanya, kenapa hilang,” tegasnya.

Lanjutnya, Fraksi Nasdem akan mempertanyakan pada pemandangan umum fraksi dan jawaban dari Bupati mengatakan akan dilakukan penundaan. “Kita jadi bertanya, ada apa sebenarnya sehingga harus dilakukan penundaan,” tukasnya.

Menurutnya, jika pun tahun depan atau tahun berapa pun dilakukan, anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) terhadap Pilpanag tetap ditampung oleh pemerintah daerah.

“Kita akan berjuang secara maksimal untuk melakukan Pilpanag secara langsung tahun 2022 sebanyak 248 Nagori,” paparnya.

Dikatakan Bernhard.,Fraksi Nasdem menjadi ragu sebenarnya anggaran itu dikemanakan. “Kita sangat berharap menggalang kekuatan di DPRD bersama teman teman yang peduli terhadap anggaran pemerintahan, supaya Pilpanag tetap dilaksanakan tahun 2022,” imbuhnya.

Disampaikan jika surat Bupati Simalungun Nomor 120/20568/11/2021 perihal penundaan pemilihan Pangulu/Kepala Desa yang dilayangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ditembuskan pada Ketua DPRD.

“Seharusnya surat yang disampaikan ke DPRD itu disosialisasikan oleh Ketua kepada kita (anggota dewan), sehingga mengetahui maksud tujuan dari permintaan itu. Akan tetapi sesuai dengan jawaban yang kita terima, Kemendagri tidak ada menyarankan penundaan,” tukas Bernhard. (Zai)