Kapoldasu akan Ambil Alih Kasus Korupsi yang Mandek di Polres Toba

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak

Toba, Lintangnews.com | Adikara Hutajulu menyesalkan kinerja penyidik tipikor Polres Toba yang terkesan tak profesional dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan sound system senilai Rp1 miliar milik Pemkab Toba tahun 2014 lalu.

Sebelumnya Adikara Hutajulu mengatakan, sejak dilaporkan pada tahun 2015 lalu, hingga saat ini dengan penyidik belum ada menetapkan tersangka.

Menurutnya, alasan penyidik ada kendala penanganan kasus itu, karena Erwin Panggabean mantan Kabag Umum Pemkab Toba statusnya buronan. Bahkan alasan yang tak masuk akal, tidak ada ditemukan kerugian negara.

“Masa penanganan kasus korupsi itu menjadi terhenti karena salah seorang saksinya buronan,” sebutnya, Rabu (24/11/2021).

Lanjutnya, tindak pidana korupsi tidak bisa terjadi kalau hanya dilakukan 1 orang pejabat di dalam satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti  korupsi pembangunan jaringan listrik pada tahun 2013 di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemkab Toba yang merugikan negara senilai Rp 3,6 miliar.

Dalam kasus itu, Polres Toba hanya menetapkan 1 orang pejabat dari Dinas Perkim menjadi tersangka, sementara lainnya dari pihak swasta.

“Kita tidak mau hal seperti itu terjadi dalam kasus sound system ini. Semua pejabat yang terlibat dan diuntungkan dalam kasus itu harus ditetapkan menjadi tersangka,” paparnya.

Dirinya meminta Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak harus mengambil alih kasus itu. Bila perlu, Kapoldasu mencopot jabatan beberapa personil Unit Tipikor Polres Toba yang tidak profesional menangani kasus korupsi di Toba.

Kapoldasu ketika diwawancarai, Selasa (22/11/2021) di Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) saat kunjungan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mengatakan, akan melakukan pengecekan dalam kasus tersebut.

“Mudah-mudahan saya bisa melihat apa yang menjadi kendala dalam kasus itu. Namun perlu dipahami, menangani kasus korupsi tidak semudah yang dibayangkan,” sebut Panca.

Kapoldasu mengatakan, perlu dipikirkan benar-benar terjadi kerugian negara sebagai dasar yang utama dalam memproses tindak pidana korupsi. Dan perlu perhitungan kerugian negara dilakukan oleh ahlinya.

“Kalau itu masalahnya (perhitungan di kerugian negara), saya akan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya cepat memprosesnya,” paparnya.

Namun jika masalah teknis atau kemampuan personil, Kapoldasu menuturkan, akan menurunkan tim nantinya untuk memback up kasus tersebut. “Bila perlu, kalau tidak mampu Polres Toba menangani kasus itu, saya akan ambil alih ke Poldasu,” tandasnya. (Frengki)