Anggota DPRD Sumut Dapil X Temukan Sejumlah Kegiatan Pemprovsu Berkualitas Rendah

Kunjungan Anggota DPRD Sumut Dapil X di salah satu tempat beberapa waktu lalu.

Siantar, Lintangnews.com | Sebanyak 8 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) X melakukan kunjungan kerja secara serentak di Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar.

Hal ini dilakukan untuk melaksanaan tugas pengawasan atas seluruh kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar sepanjang tahun 2020.

Selain itu, kegiatan ini pada puncaknya akan menjadi bagian dari penilaian fraksi-fraksi DPRD Sumut atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 Provinsi Sumut.

Pada kegiatan kunjungan kerja tahun ini, anggota DPRD Sumut terdiri dari Gusmiyadi (Koordinator/Partai Gerindra), Mangapul Purba (Wakil Ketua/PDI-Perjuangan), Franky Partogi Wijaya Sirait (Sekretaris/PDI-Perjuangan), Iskandar Sinaga (Partai Golkar), Roni Reynaldo Situmorang (Partai Nasdem), Rusdi Lubis, (Partai Hanura), Saut Bangkit Purba (Partai Demokrat) dan Hidayah Herlina Gusti (PKS) menyisir berbagai program Pemrovsu yang terdistribusi di berbagai Kelurahan dan Nagori hingga instansi-instansi terkait.

Selama 4 hari turun langsung ke lapangan, rombongan anggota DPRD Sumut masih menemukan berbagai kegiatan Pemprovsu yang secara kongkrit dapat dipastikan berkualitas rendah dan jauh dari harapan. Bahkan pada berbagai temuan, kegiatan-kegiatan ini dinilai berpotensi telah menabrak dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana mestinya.

Usai melakukan konsolidasi pasca sesi kunjungan terakhir dari kegiatan kunjungan kerja ini, Anggota DPRD Sumut Dapil X berkesimpulan sebagai berikut :

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK)

Pelaksanaan peningkatan struktur jalan dan pemeliharaan berkala yang dilaksanakan oleh UPT JJ Siantar kurang memenuhi standar, dimana pengerjaannya tidak memenuhi standar konstruksi.

DPRD Sumut merekomendasikan kepada Dinas BMBK agar melakukan evaluasi terhadap perusahan pihak ketiga yang melaksanakan program itu dan tidak lagi melibatkannya pada kegiatan-kegiatan yang sama.

Para anggota dewan ini menilai pengerjaan pemeliharaan jalan di Siantar- Pematang Raya dan Siantar-Kerasaan tidak optimal terbukti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 830.000.000 dan Rp 510.000.000 dari kekurangan kualitas aspal (densiti) yang mengurangi ketahanan kekuatan aspal.

Selanjutnya menilai Dinas BMBK tidak memiliki kecakapan dalam memetakan prioritas perbaikan kondisi jalan di Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar, sehingga berdampak terhadap keadaan jalan yang memprihatikan.

Merekomendasikan peningkatan status jalan provinsi menjadi status jalan nasional untuk ruas jalan Siantar-Perdagangan. Meminta kepada Dinas BMBK agar mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan provinsi di Sumut dilakukan secara proporsional, yang berarti pengalokasian anggaran pemeliharaan jalan di Simalungun semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ruas jalannya jauh lebih pendek.

Biro Umum Setda Pemprovsu

Menilai pelaksanaan renovasi Mess Pemprovsu di Haranggaol Simalungun dengan realisasi anggaran Rp 447.125.000 dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diduga terdapat mark up yang tidak wajar yang merugikan keuangan daerah.

Kunjungan lapangan yang dilakukan Anggota DPRD Sumut Dapil X.

Diminta Kepala Biro Umum untuk dapat mempertanggungjawabkan program ini dari dugaan manipulasi bahan-bahan yang dugunakan untuk pembangunan Mess Pemprovsu di Haranggaol Simalungun.

Sepanjang kegiatan pengawasan, staf Biro Umum tidak aktif melakukan pendampingan sebagaimana mestinya dan cenderung menutup komunikasi dengan Anggota DPRD pada kunjungan ke Mess Haranggaol, sehingga tidak mendapatkan informasi yang memadai dalam proses pengawasan.

Untuk itu diminta pada Gubernur Sumatera agar memberikan pembinaan kepada Kepala Biro Umum Setdaprovsu terkait penggunaan anggaran pemeliharaan yang dinilai merugikan keuangan daerah.

Anggota DPRD Sumut juga akan mendorong penyelesaian permasalahan Kegiatan rehabilitasi Mess Pemprovsu di Haranggaol ini melalui pendekatan proses penegakan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan Taman Hijau di sempadan sungai yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Pemprovsu di kompleks Universitas HKBP Nommensen Siantar dinilai hasil pekerjaan tidak sebanding dengan harga satuan.

Pengerjaan penahan dinding Sungai Bah Bolon merupakan kewenangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) bukannya Dinas Lingkungan Hidup.

Pembangunan dilaksanakan di atas lahan yayasan dengan melibatkan pihak ketiga. Hal itu disinyalir melanggar ketentuan, dimana pembangunan yang dilaksanakan di atas lahan yayasan semestinya menggunakan cara hibah uang kepada yayasan untuk dikerjakan secara swakelola.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BPBD tidak memberikan data-data/dokumen pendukung yang memadai guna mempermudah tugas pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Sumut Dapil X. Padahal sebagaimana yang dipahami, tugas BPBD dimasa pandemi memiliki nilai tanggung jawab dan anggaran yang sangat signifikan.

Anggota DPRD Sumut banyak menemukan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sembako sebesar Rp 225.000 terdiri dari 4 item dinilai syarat penyelewengan, sedangkan di Pemko Siantar dapat memberikan sebanyak 8 item dengan harga Rp 225.000.

BPBD tidak koperatif dalam hal keterbukaan menyajikan dokumen penyelenggaraan stuf lebah di Kabupaten Simalungun yang tertuang pada LHP BPK.

Terkait hal itu, meminta kepada Gubsu agar membebastugaskan dan memberikan pembinaan kepada Kepala BPBD dikarenakan dari LHP BPK ditemukan banyak kejanggalan pada pelaksanaan refocusing anggaran yang bersumber pos di BPBD Sumut.

Anggota DPRD Sumut berupaya mendorong dilakukan proses penyelidikan hukum di semua kegiatan pemanfaatan belanja tidak terduga untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 yang diduga banyak terjadi mark up merugikan keuangan daerah dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan tidak wajar

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Di antara berbagai permasalahan di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun, hal-hal yang paling tinggi intensitasnya mendapatkan perhatian publik adalah persoalan longsor, banjir dan kondisi kerusakan saluran irigasi.

Hal itu bersentuhan langsung pada OPD dimaksud, sehingga dibutuhkan kecekatan, kecermatan dan ketanggapan dalam memproyeksikan, membangun prioritas, serta menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

OPD ini masih perlu meningkatkan aspek kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mengingat semua kegiatan fisik di lapangan memiliki potensi resiko alam yang fluktuatif dan tidak terduga. Kualitas pekerjaan menjadi kunci keberhasilan guna menciptakan efisiensi dan efektifitas jangka panjang.

Kepemudaan

Anggota DPRD Sumut mendorong dan mendukung kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemprovsu dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun.

Ini sebagaimana yang dipahami kasus peredaran narkoba hari semakin mengerikan, sehingga dibutuhkan ketegasan dan keseriusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (Rel)