Anggota DPRD Taput Dilaporkan Akibat Diduga Janjikan Pupuk 10 Ton untuk Poktan

Taput, Lintangnews.com | Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) inisial LS dilaporkan ke Komisi B dan Polres Taput oleh kios pengecer pupuk bersubisidi UD Parbagotan.

Diketahui UD Parbagotan mewakili Kelompok Tani (Poktan) binaan di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Taput.

Disebutkan LS telah menjanjikan pupuk NPK Phonska sebanyak 10 ton cepat tersalurkan ke kios UD Parbagotan. Selain itu, LS ada menerima dana sebesar Rp 23.320.0000 dari UD Parbagotan.

Dalam surat itu meminta bantuan agar dana yang telah diberikan kepada LS supaya dikembalikan. Karena sebelumnya keperluan uang itu untuk percepatan penyaluran pupuk ke UD Parbagot sebanyak 10 ton pupuk.

“Uang itu langsung ditransfer ke rekening LS oknum anggota dewan dari Partai Nasdem pada tanggal 29 Oktober 2020,” tulis pemilik UD Parbagotan, Osten P Ompusunggu dalam surat permohonannya seperti dikutip, Kamis (18/2/2021).

Namun janji LS jika pupuk dimaksud akan tersalurkan ke kios paling lambat minggu kedua bulan November 2020, ternyata tidak terealisasi.

Menanggapi hal itu, LS saat dihubungi dan dilayangkan pesan singkat melalui WhatsApp (WA), justru bungkam tidak memberikan jawaban kebenaran surat dari UD Parbagotan.

Kasat Reskrim Polres Taput, AKP Jonser Marbun saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler membenarkan ada warga melayangkan surat laporan.

“Namun saat ini kita masih lakukan lidik, karena itu masih secara tertulis atau pengaduan masyarakat (dumas) dan belum Laporan Polisi (LP),” jawabnya.

Ketua Komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, pihaknya langsung memanggil LS menanggapi surat UD Parbagotan.

“Dan sesuai keterangan LS di Komisi B, kalau hal itu dikatakannya telah diselesaikan atau dituntaskan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Partai Nasdem Taput, Fatimah Hutabarat menuturkan, telah memanggil LS dan menanyakan langsung pada bersangkutan.

“Jawaban LS mengatakan telah menyelesaikannya. Namun kita tanya Poktan dimaksud, ternyata dana itu belum dikembalikan,” ucapnya.

Fatimah menuturkan, akan memanggil kedua belah pihak melalui Ketua Komisi B untuk duduk bersama-sama mencari solusi agar persoalan itu bisa diselesaikan.

“Mungkin Minggu depan kita akan agendakan untuk mempertemukan mereka, supaya hal ini tidak lagi berlarut-larut. Mengenai apa tindakan yang akan kita berikan, jika memang terbukti, maka ada aturan dari partai yang mengaturnya,” kata Fatimah mengakhiri. (Pembela)