APBD Humbahas 2021 ‘Tersedot’ Bayar Insentif Nakes Tahun 2020

RSUD Dolok Sanggul.

Humbahas, Lintangnews.com | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun 2021 sebesar Rp1,6 miliar, ternyata salah satunya untuk membayar insentif jasa tenaga kesehatan RSUD Dolok Sanggul pada bulan September-Desember tahun anggaran 2020 lalu.

Hal ini disampaikan Direktur RSUD Dolok Sanggul, Netty Simanjuntak melalui Kepala Tata Usaha (KTU), Heppy Suranta Depari didampingingi Hendri Manalu kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/112021) di RSUD Dolok Sanggul.

“Uang sebesar Rp 1,6 miliar itu yang diambil dari APBD 2021 disalurkan salah satunya untuk membayar kekurangan jasa insentif tenaga kesehatan (nakes) mulai bulan September sampai Desember 2020 lalu,” kata Heppy.

Dia menjelaskan, terjadinya pembayaran kekurangan jasa nakes itu dikarenakan kelalaian petugas. Heppy menyebutkan, petugas masing-masing di setiap ruangan tidak menginput data pasien Covid-19 ke Rumah Sakit (RS) secara online. Padahal, seyogianya jasa insentif tenaga kesehatan itu dapat diklaim dari APBN melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Keteledorannya ada di petugas. Mungkin karena kesibukan petuga,  sehingga lupa melaporkan ke sistim RS online. Dan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi digital masih lemah. Bagaimana lah, karena masih baru-baru itu,” jelas Heppy.

Lebih lanjut Heppy mengatakan, akibat keterlambatan penyampaian laporan, insentif jasa nakes yang telah disiapkan melalui Kemenkes tidak dapat diklaim lagi.

Sehingga pemerintah dalam hal ini berutang kepada para nakes Covid-19. Akhirnya pihak RSUD mengajukan usulan pembayaran insentif dengan membebankan APBD 2021 yang dimasukan dalam rekening Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nomenklatur insentif nakes.

Dia mengatakan, padahal jasa insentif nakes pada bulan April sampai Agustus 2020 dapat diklaim sebesar Rp 247 juta. Dan itu sudah disalurkan kepada petugas nakes.

“Jadi, kita usulkan belanja insentif nakes tahun 2021 sebesar Rp 2, 9 miliar yang didalamnya include tunggakan pembayaran insentif untuk September sampai Desember 2020,” tambah Heppy menjelaskan.

Menurutnya, setelah ditampungnya anggaran itu, sebesar Rp 1,6 miliar sudah terbayarkan mulai September hingga Juni 2021. Untuk pembayaran insentif nakes bulan Juli sampai Agustus 2021 juga sudah tersalurkan kurang lebih Rp 500 juta.

Sisa dana insentif saat ini untuk pembayaran bulan September sampai Desember 2021 sebesar Rp 800 juta.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Hasudungan Silaban melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat, Hendrika Simamora membenarkan tahun 2020 jasa tenaga kesehatan dibayar oleh Kemenkes.

Dijelaskannya, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan sudah menyampaikan ketentuan tentang tata cara dan batas waktu pengajuan klaim dana insentif.

“Dalam artian, apabila melewati batas waktu yang ditoleransikan, laporan pertanggungjawaban sebagian dasar klaim belum juga diajukan sesuai batas yang ditentukan. Maka, dengan sendirinya dana tersebut tidak dapat dicairkan atau menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2020,” jelasnya.

Hendrika menyampaikan, pihaknya tidak tau apa yang menjadi kendala RSUDH sehingga terlambat mengajukan klaim dana insentif nakes September hingga Desember tahun 2020 lalu.

“Namun pada dasarnya, pemerintah pusat telah menyediakan dana itu, seberapa besar pun kebutuhannya. Karena proses penganggarannya telah ditetapkan melalui Kemenkes di tahun 2020. Apabila dana tidak terealisasi sepenuhnya, maka dengan sendirinya akan menjadi Silpa APBN 2020. Kenyataannya tidak dianggarkan lagi di tahun 2021, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah  daeragmasing-masing,” tukasnya. (DS)