APK Jokowi-Ma’ruf Langgar PKPU, Bawaslu Siantar Didesak Bertindak

Alat Peraga Kampanye pasangan nomor urut 01 yang dipasang di tiang listrik Jalan Sutomo, Kota Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kota Siantar diwarnai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Salah satunya APK pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’aruf) yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu.

Beberapa contoh pelanggaran APK pasangan itu seperti memasang stiker di angkutan umum, spanduk di pohon, tiang listrik, tiang lampu jalan dan membentangkan spanduk di atas badan jalan.

“Pemasangan APK itu melanggar aturan yang ada,” kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Siantar, Fauzan Hasibuan saat dihubungi awak  media, Minggu (3/3/2019).

Menurutnya, sejak tahapan kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Siantar dilihat sangat aktif menertibkan ratusan pelanggaran APK para Calon Legislatif (Caleg).

“Namun, APK salah satu pasangan calon bertebaran di tengah kota tanpa mengindahkan aturan justru tidak ditertibkan. Menurut pengetahuan kita sudah 3 hari ini APK itu terpasang. Kami menduga Bawaslu mandul menegakkan aturan terhadap pasangan Capres dan Cawapres itu,” sebut Fauzan.

Fauzan menjelaskan, ada 3 PKPU yang mengatur tentang tata cara kampanye, yakni PKPU Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018. Dalam Pasal 33 PKPU Nomor 23 disebutkan KPU dapat memfasilitasi pemasangan APK agar sesuai dengan ketentuan kampanye yang berlaku.

“Banyak APK pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dipasang tim suksesnya tidak sesuai dengan aturan pemasangan APK. Kita minta Bawaslu Siantar untuk segera mencopot atau menertibkan APK jelas-jelas melanggar PKPU tentang Alat Peraga Kampanye,” paparnya.

Dia mencontohkan pemasangan spanduk atau baliho di Jalan Kartini, Jalan Rajamin Purba, Jalan Merdeka-Jalan Sutomo, Jalan Ahmad Yani-Jalan Medan, dan masih banyak lagi baik yang dipasang di tiang listrik, tiang lampu jalan, pohon, hingga jalan protokol di Siantar.

Pihaknya mendesak agar Bawaslu Siantar tegas dalam menegakkan peraturan yang ada dan jangan tebang pilih. Artinya, jangan hanya APK Caleg yang ditertibkan, sementara APK Capres-Cawapres dibiarkan. “Jika APK itu tidak ditertibkan, kami akan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tutup Fauzan. (rel)