Audit TP4D Kejari Simalungun masih Berlangsung Meski Keputusan Dicabut

TP4D Kejari Simalungun beserta tenaga ahli saat mengaudit realisasi proyek DPUPPR Simalungun tanggal 14 Desember 2019 lalu.

Simalungun, Lintangnews.com | Tenaga ahli yang terlibat melakukan pemeriksaan proyek diselenggarakan Dinas PUPPR (Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan Rakyat) Simalungun, Koster Silaen tak hanya sebagai tim ahli pada Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun

“Coba tanya kan, apa bisa merangkap? Karena, dia (Koster Silaen) itu tim ahlinya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga,” ungkap salah seorang rekanan saat ditemui, Jumat (20/12/2019).

Selain itu, jauh hari sebelum dibubarkan, kehadiran tim ahli, Koster Silaen dan TP4D Kejari Simalungun ternyata telah meresahkan para rekanan (penyedia jasa) yang mengerjakan proyek dari Dinas PUPPR Simalungun.

“Cuma selama ini pemborong (rekanan) takut-takut berteriak. Sebenarnya, sudah meresahkan. Apa lagi, tanpa rekomendasi TP4D gak bisa dicairkan dana,” katanya dengan raut wajah tampak serius dan mendukung Jaksa Agung yang telah membubarkan TP4D.

Keresahan para rekanan dipicu pemeriksaan proyek seperti uji ketebalan volume hotmix (kor) yang dilakukan tim ahli, Koster Silaen dan TP4D dianggap tak memiliki dasar hukum.

“Apa dasar hukumnya tim ahli dan TP4D melakukan pemeriksaan? Harusnya, dinas saja melakukan pemeriksaan proyek di lapangan sudah cukup dan TP4D menyarankan ketika ada yang belum lengkap untuk dibereskan dan pengaman ketika ada yang mencoba menghentikan proses pembangunan,” paparnya.

Kemudian, tim ahli dan TP4D juga dinilai tak memiliki dasar hukum dalam menentukan besaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dikembalikan atas temuan dari hasil pemeriksaan.

“Bayangkan, jadi tim ahli dan TP4D pulanya yang menentukan TGR dan harus dikembalikan. Sebenarnya, ketika dikor gitu proyek, rekanan yang mengerjakan bisa saja melaporkan. Karena, tak tau entah apa dasar hukumnya melakukan kor,” bebernya.

Untuk itu, tindakan tim ahli, Koster Silaen dan TP4D Kejari Simalungun diduga telah merampas tugas BPK yang merupakan salah satu lembaga negara berhak melakukan auditor.

“Lembaga negara yang berhak melakukan audit dan menentukan kerugian hanya BPK. Kalau BPK memerintahkan mengembalikan, baru mau mengembalikan,” tegasnya sembari menyampaikan bahwa hanya di Simalungun TP4D melakukan pemeriksaan kualitas proyek dan menentukan besaran TGR.

Sementara, tim ahli pada TP4D Kejari Simalungun, Koster Silaen ketika dikonfirmasi via seluler, Jumat (20/12/2019) sekira pukul 17.30 WIB mengaku sering dengan BPK.

“Sering dengan BPK Provinsi. Kalau dalam hal pemeriksaan, kita tim ahlinya. Ke Simalungun pernah khususnya,” katanya.

Ditanya apa dasar hukum melakukan pemeriksaan proyek bersama TP4D Kejari Simalungun dan menentukan kerugiannya? Kostes menjelaskan tidak ada mengatakan pengembalian. “Namun hasil pemeriksaan itu menjadi tanggapan untuk pembayaran orang itu,” jelasnya.

Disinggung, bahwa rekanan mengembalikan berdasarkan temuan tim ahli dan TP4D. Koster, justru balik bertanya. “Yang mana dikembalikan?” tanya Koster sembari bilang kalau potong kontrak itu berarti belum dibayar.

Menurutnya, harga yang dibayar sesuai dengan hasil pengerjaan. “Akibat dari pengerjaan itu, misalnya ada volume berkurang. Berarti, harga yang dibayarkan kan menjadi berkurang. Sebatas itu saja. Pengembalian itu kan kalau sudah diterima,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas PUPPR Simalungun masih melibatkan TP4D Kejari Simalungun dalam melakukan pemeriksaan proyek.

Seperti, pemeriksaan dan pengecekan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berlokasi di Jalan Besar Sidamanik, Nagori Baliran, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Selain itu, pemeriksaan proyek SPAM melibatkan TP4D terbukti dari postingan akun facebook atas nama, Silaen bertuliskan, Riksa SPAM bersama Dinas PUPPR didampingi Tim TP4D Kejari Simalungun.

Masih sesuai postingan akun facebook atas nama Silaen, dalam foto terlihat seorang anggota TP4D inisial, AW memakai kemeja warna kuning dan kaca mata. Sedangkan, Silaen memakai kemeja warna biru langit dan pakai kaca mata.

Informasi diperoleh, saat pemeriksaan proyek SPAM tersebut turut melibatkan tim ahli dari Politeknik USU Medan. “Itu tim ahli dari Poltek USU Medan, Silaen,” sebut beberapa pemborong.

Kemudian, tim ahli dari Poltek USU Medan tersebut selama ini bekerja sama dengan TP4D Kejari Simalungun. “Kan itunya selama ini tim ahli yang dibawa TP4D,” jelasnya.

Sementara, Kasi Intelijen Kejari Simalungun, Rudi Sagala saat coba dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/12/2019) sekira pukul 16.25 WIB tak ada jawaban. Pesan singkat dilayangkan lewat Whatsapp (WA) tak ada balasan.

Kepala Dinas PUPPR Simalungun, Beny Saragih saat coba dikonfirmasi wartawan via pesan singkat whatsapp, Kamis (19/12/2019) sekira pukul 18.01 WIB tak ada balasan dan hanya ceklis dua warna biru.

Seperti diketahui, keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 tahun 2019 tentang pencabutan keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/W/JA/10/2015 tentang pembentukan TP4D Kejaksaan RI memutuskan mencabut Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4D.

Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, instruksi Jaksa Agung RI 7 tahun 2019 tentang pelaksanaan keputusan Jaksa Agung Nomor 345 tahun 2019 tentang pencabutan keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang pembentukan TP4D, Kesatu: Jaksa Agung Muda Intelijen segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) sejak dikeluarkannya instruksi ini.

b. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah terhitung sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2019 dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

c. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/BUMN terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif dan persuasif dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedua: Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi sejak dikeluarkannya Instruksi ini.

b. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Provinsi/Kabupaten/Kota terhitung sejak tahun 2016.

Diketahui, instruksi dan keputusan tersebut ditanda tangani Jaksa Agung, Burhanuddin serta ditetapkan pada tanggal 22 November 2019. (Zai)