Bawaslu Humbahas Limpahkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Kepsek SDN Sihite ke Sentra Gakkumdu

Humbahas, Lintangnews.com | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melimpahkan berkas dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

Kali ini dugaan pelanggaran itu melibatkan inisial LM, oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 173399 Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas. Kasus ini dilimpahkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Humbahas, Henri W Pasaribu kepada wartawan melalui aplikasi WhatsApp (WA), Selasa (22/12/2020).

Henri menjelaskan, Bawaslu memutuskan melimpahkannya ke Sentra Gakkumdu, setelah menyatakan laporan dugaan itu memenuhi syarat dan layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

“Hasil klarifikasi dari pelapor, terlapor dan saksi terlapor, syarat materil dugaan pelanggaran sudah terpenuhi. Sehingga Bawaslu meneruskan ke Gakkumdu,” tulis Henri.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Humbahas itu mengatakan, kasus ini bermula dari laporan salah seorang warga bernama Ady Simanullang.

Dimana LM, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diduga kuat menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon tunggal Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan (Dosmar-Oloan) yang berhasil direkam salah seorang warga beberapa waktu lalu.

Namun, Bawaslu menghentikan laporan itu, karena saksi pelapor tidak hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi.

Akan tetapi, Henri menyebutkan, rapat pleno Bawaslu memutuskan untuk ditindaklanjuti sebagai temuan untuk melimpahkan ke Sentra Gakkumdu, setelah mencermati unsur formil dan material sudah terpenuhi.

“Dari syarat formil dan materialnya, semisal adanya rekaman video dan foto oknum ASN itu,” katanya.

Henri mengatakan, pihaknya sudah memanggil LM untuk proses klarifikasi. Dari hasil klarifikasi, LM mengakuinya.

“LM mengakui, bahwa tanpa sadar diri ikut bergabung ke acara borhat-borhat (pemberangkatan) paslon Dosmar-Oloan dan ikut bernyanyi bersama, serta hadir dalam acara itu di rumah mantan Kepala Desa (Kades) Sihite I,” sebut Henri.

Ditambahkan Henri, selain itu dari hasil klarifikasi dari 2 orang saksi LM (terlapor) yakni BS dan OJ juga mengakui hal yang sama.

“Keterangan saksi membenarkan kehadiran terlapor pada acara itu. Tetapi kehadiran terlapor menurut saksi, karena desakan orang-orang yang hadir pada acara itu untuk menghargai. Maka mungkin terlapor jadi ikut bergabung, itu hasil keterangan saksi,” tambah Henri.

Atas perbuatan LM dijerat pasal 188 junto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 6 Tahun 2020. Dengan bunyi, setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

Disinggung sudah sejauh mana perkembangan tindaklanjut dari Sentra Gakkumdu, Henri menjelaskan, masih tahap proses pengumpulan bukti. “Masih tahap proses pengumpulan bukti lae sebelum masuk ke tahap 2 (LP),” tulis Hendri via WA. (DS)