Bawaslu Humbahas Tangani 12 Kasus Dugaan Politik Uang untuk Pilih Dosmar-Oloan

Ketua Bawaslu Kabupaten Humbahas, Henri W Pasaribu.

Humbahas, Lintangnews.com | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tengah menangani 12 kasus dugaan politik uang atau money politic dengan membagi-bagikan uang pada warga.

Ke 12 kasus itu masing-masing dikaitkan dengan pasangan calon Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan atas laporan masyarakat ke Bawaslu Humbahas.

Hal ini disampaikan, Ketua Bawaslu Kabupaten Humbahas, Henri W Pasaribu melalui chat WhatsApp (WA), Kamis (17/12/2020).  Dikatakan Henri, ada sebanyak 12 laporan tentang praktik politik uang itu dengan tersebar di 6 Kecamatan.

Kasus politik uang itu atas pengakuan warga yang langsung menerima uang tersebut dari salah seorang oknum yang membagikannya.

Di antaranya, sebanyak 5 kasus di Kecamatan Pakkat, 1 kasus di Kecamatan Baktiraja, 1 kasus di Kecamatan Sijamapolang , 3 kasus di Kecamatan Parlilitan,1 kasus di Kecamatan Onan Ganjang dan 1 kasus di Kecamatan Dolok Sanggul.

Diterangkan Henri, dari seluruh laporan itu, pelapor menerima uang dari salah seorang oknum. Dengan syarat, oknum yang memberikan uang meminta masyarakat untuk memilih pasangan Dosmar -Oloan.

“Uang yang diberikan bervariasi, ada Rp 50 ribu, Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribuan. Dan uang itu sudah di Bawaslu. Jadi pada intinya pelapor menyatakan menerima uang untuk memilih paslon Dosmar-Oloan dan mengembalikan uang melalui Bawaslu,” kata Henri.

Lanjutnya, atas laporan itu kini pihaknya menelusuri dugaan praktik politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Humbahas tahun 2020 di 6 Kecamatan.

Akan tetapi,Henri mengungkapkan, hingga sampai ini masih proses perlengkapan data dari pelapor. Apabila sudah terlengkapi dengan memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang akan ditindaklanjuti ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

“Masih tahap proses perlengkapan data. Kalau sudah lengkap melalui pleno Bawaslu akan ditinjut ke Sentra Gakkumdu. Karena hal itu merupakan dugaan tindak pidana pemilihan,” ujarnya.

Disinggung bagaimana sikap Bawaslu atas warga yang memulangkan uang itu, Henri mengapresiasinya.

“Kita tetap berterimakasih. Hanya saja yang disesalkan andai saja warga melaporkan pada saat pemberi uang datang membagikan uang pada mereka. Padahal Bawaslu jauh hari sudah melakukan sosialisasi terkait pidana jika terjadi money politik,” tutup Henri. (DS)