Bea Cukai Kualanamu Musnahkan Barang Milik Negara Senilai Rp 933 Juta

Proses pemusnahan barang bukti.

Deli Serdang, Lintangnews.com | Bea Cukai Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang kembali memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) eks Barang Hasil Penindakan (BHP) di bidang penindakan kepabeanan, bertempat di area Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT MSA, Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Selasa (23/11/2021).

BMN eks hasil penindakan yang dimusnahkan di antaranya telepon seluler, peralatan elektronik, sex toys, pakaian produk tekstil, tas, alat kesehatan, mainan, aksesoris, bibit tanaman, produk olahan makanan, obat-obatan dan spare part kendaraan yang nilainya mencapai Rp 933.928.000.

Kegiatan pemusnahan disaksikan pejabat dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Kepala Bea Cukai Sumut, Sekretaris Camat (Sekcam) Beringin, Danramil 23/Beringin, Kapolsek Beringin, BBPOM Medan, Balai Karantina Pertanian, PT Angkasa Pura II, PT Pos Indonesia dan Perusahan Jasa Titipan (PJT).

Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong, d bakar, dipecah serta ditimbun(kubur), tujuannyamerusak dan menghilangkan fungsi dan sifat barang.

Kepala Bea Cukai Kualanamu, Elfi Haris menuturkan, BMN yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan selama tahun 2019-2020 atas Barang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN) yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya, barang yang dilarang dan dibatasi untuk diimpor, karena tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan atau melebihi dari batas ketentuan yang telah ditetapkan.

Barang-barang itu ditindak lanjuti dengan di tetapkan sebagai barang milik negara dan sesuai ketentuan harus dilaksanakan pemusnahan.

“Pemusnahan itu tanggung jawab Bea Cukai untuk menindak lanjuti barang yang impornya tidak sesuai dengan ketentuan,” paparnya.

Elfi kembali menegaskan, komitmen Bea Cukai Kualanamu untuk terus menerus mengawasi peredaran terhadap barang-barang yang dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia.

Tujuannya untuk melindungi dan menjaga stabilitas industri dalam negeri terhadap maraknya produk-produk luar negeri, yang dapat menghambat pertumbuhan industri baik industri besar maupun usaha kecil menengah. (Idris)