BNNK Asahan Ajak Media Mewujudkan Kotan 

Para narasumber saat memberikan materi terkait Kotan.

Asahan, Lintangnews.com | Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Asahan saat ini tengah mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan), dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di antaranya insan pers.

Ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNK Asahan, Kompol Rohim Marthin Gultom pada kegiatan seminar yang menghadirkan narasumber seperti KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan, Iptu Syamsul Adhar, dokter Vera dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Asahan, Indra Sikoembang, Rabu (1/9/2021).

Kompol Rohim mengatakan, Kotan adalah kebijakan mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah Asahan, berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba yang saat ini sudah darurat.

“Mari sama-sama wujudkan Kotan ini agar daerah kita bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan peran aktif Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),” ungkapnya.

Dia juga menyebutkan faktor penting dalam Kotan adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten yang memiliki kawasan rawan dalam peredaran gelap narkoba dan menjadi bagian penting diintervensi demi mewujudkan Kotan dengan melaksanakan P4GN.

“Kotan ini juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah dengan konsep pemberdayaan,” ujarnya.

Dari segi hukum Iptu Syamsul menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga sudah dijelaskan tentang hukum penyalahgunaan narkoba.

Ini ditambah lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN  tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas P4GN.

Iptu Syamsul menjelaskan, banyak pasal dan ancaman hukuman untuk dikenakan bagi pelaku penyalahguna narkoba, serta harus dilihat dari sisi peran pelaku.

“Dalam memproses pelaku penyalahgunaan narkoba, kita tetap berpedoman dengan dasar hukum tentang narkotika dan Perpres, Inpres, Permendagri serta Permenkes,” ujarnya.

Jumlah kasus, lanjut Iptu Syamsul, dari tahun 2019, 314 kasus dengan jumlah tersangka 421 orang. Sedangkan tahun 2020, 229 kasus dengan jumlah tersangka 415 orang. Sementara tahun 2021 periode Januari-Agustus 163 kasus dengan jumlah tersangka 231 orang.

Vera juga menjelaskan secara singkat tentang kesehatan bagi tubuh pelaku penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak sistem otak. “Bagi pelaku penyalahgunaan dapat merusak sistem otak dan akhirnya mengakibatkan gangguannya jiwa,” ujarnya.

Bagi yang sudah mengalami gangguan jiwa, lanjutnya, bukan berarti tidak bisa sembuh, tetapi harus menjalani rehabilitasi dengan waktu yang cukup lama.

Sementara Indra Sikoembang mengatakan, peran media adalah melakukan liputan tentang bahaya narkoba bagi masyarakat luas.

“Selama ini kita hanya meliput release penangkapan, namun jarang menuliskan berita tentang bahaya narkoba. Kedepannya kita harus menulis tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan harus mensosialisasikan pada keluarga kita,” ucap Indra.

Untuk mewujudkan program Kotan, lanjut Indra, dibutuhkan keberpihakan wartawan dalam menyoroti permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

“Dalam menjalankan aktivitas jurnalistik, wartawan harus memiliki keberpihakan pada persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Salah satunya permasalahan bahayanya penyalahgunaan narkoba,” tegasnya. (Heru)