Boy Iskandar Warongan Tolak Pengadaan Mobil Dinas Kepala Daerah Tahun 2022

RDP Komisi I DPRD Siantar dengan Sekretariat Daerah Pemko Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Dinilai sebagai langkah yang kurang tepat, pengadaan mobil dinas kepala daerah untuk tahun 2022 ditolak oleh Komisi I DPRD Siantar.

Pengadaan mobil dinas itu tercantum dalam sub anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah, dengan judul kendaraan perorangan dinas atau mobil dinas jabatan sebesar Rp 1,5 miliar.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Siantar dengan Sekretariat Daerah, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Siantar tentang APBD tahun anggaran tahun 2022, Jumat (12/11/2021).

Boy Iskandar Warongan selaku Wakil Ketua Komisi I menyoroti pengadaan mobil dinas dinilai sebuah pemborosan.

“Saya minta anggaran itu dihapus dan dialihkan ke dinas lain,” ujarnya di depan sejumlah Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Daerah Pemko Siantar.
Hanya saja, usulan penghapusan anggaran ini ‘dilawan’ oleh Ari Sembiring selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemko Siantar.

Menurut mantan Camat Siantar Barat ini, mobil dinas merupakan hak dari kepala daerah yang diatur dalam aturan.

Menanggapi hal itu, Boy berujar bahwa pengadaan tersebut bisa saja dilakukan jika dalam kondisi normal.

“Sementara saat ini pada masa pandemi Covid-19 yang belum selesai, kita butuh perputaran uang untuk menggairahkan perekenomian masyarakat,” sebut Boy.

Dijelaskannya, dalam membangun anggaran mencakup 2 hal yakni rasional dan prioritas.

“Yang mana lebih prioritas, kelompok kecil atau masyarakat luas. Pastinya kan masyarakat luas. Sehingga kita menolak pengadaan mobil dinas kepala daerah yang baru dan kita minta untuk dialihkan ke program yang lebih menyentuh pada masyarakat, contohnya pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemko Siantar,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Boy menyebutkan, penolakan mobil dinas kepala daerah ini merupakan sebuah komitmen bersama.

“Sebagai salah satu tugasnya yakni pengawasan, akan mengawasi usulan anggaran pengadaan mobil dinas kepala daerah untuk tahun 2022,” tutupnya. (Elisbet)