Siantar, Lintangnews.com | Komisi III DPRD Kota Siantar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat meninjau 3 titik bencana longsor di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba dan Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Senin (30/5/2022).
Ketiga lokasi bencana longsor yang ditinjau masing-masing di Jalan Kauman, Kelurahan Tambun Nabolon, dimana bencana longsor yang terjadi di pinggir jalan mengakibatkan parit yang ujungnya parit besar, hancur sekitar 15 meter panjangnya.
Kemudian, pagar tembok susteran runtuh sepanjang parit yang hancur dan longsor sudah mulai mengancam Jalan Kauman. Ini karena tanah di bawah jalan sudah mulai runtuh secara perlahan-lahan.
Bencana longsor di Jalan Kauman itu sudah ditangani pihak BPBD dan saat ini sedang berjalan pembangunan tembok penahan.
Begitu juga bencana longsor di Jalan Pattimura Ujung Gang Mushola, Kelurahan Tomuan, sekitar 40 meter panjangnya yang tergerus arus Sungai Bah Bolon. Bahkan sudah mulai mengancam pemukiman warga, Madrasah dan Masjid.
Pihak BPBD juga telah menangani bencana longsor di lokasi itu, dengan membangun tembok penahan dan direncanakan panjangnya 40 meter dan ketinggian 4 meter.
Sementara, longsor sekitar 30 meter panjangnya di Jalan Tambun Timur, Kelurahan Tambun Nabolon sudah mulai mengancam badan jalan. Itu karena tanah badan jalan mulai runtuh secara perlahan-lahan.
Namun, bencana longsor di Jalan Tambun Timur itu belum ditangani pihak BPBD. Sementara jalan di sekitar lokasi longsor itu sudah tidak ada lagi aspalnya akibat terkikis banjir.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD, Robert Samosir didampingi Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Guntur Damanik serta staf BPBD lainnya menyebutkan, pihaknya menangani bencana longsor yang terjadi setelah melihat lokasi dan masyarakat sudah menyampaikannya. Selain itu, DPRD juga sudah menyampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPBD, agar daerah longsor diperhatikan dan masyarakat juga tidak terancam nyawanya.
Karena itu, imbuh Robert, dari ketiga lokasi bencana longsor, ada 2 titik sudah ditangani. Sementara di Jalan Tambun Timur akan diusulkan nanti dalam tahun 2022 dari APBD dengan menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT), agar jalan itu jangan sampai terputus.
Menjawab pertanyaan tentang bangunan tembok di Jalan Tambun Timur, Robert menyebutkan, dibangun tahun 2021, karena Perumahan Pemda yang dekat dengan lokasi bencana longsor sering kebanjiran apabila hujan turun.
“Guna mengatasi banjir, BPBD membangun parit dari Perumahan Pemda sampai ke Jalan Tambun Timur dan gorong-gorong di bawahnya. Begitu juga tembok penahan di ujung gorong-gorong. Namun, seiring berjalannya waktu, tembok penahan di pinggir jalan tumbang,” paparnya.
Disinggung berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan masing-masing tembok penahan itu, Robert menegaskan, BPBD tidak ada istilah penganggaran saat ini. Namun kalau BPBD mengerjakan, maka dihitung pekerjaannya dan baru dibayarkan.
Prinsip BPBD, lanjut Robert, dana dibayarkan berdasarkan fisik yang dikerjakan. Bukan seperti selama ini proyek-proyek ditenderkan dan dananya ada, baru dikerjakan. Kali ini dananya dari rekanan dulu, nanti akan dihitung dan diajukan.
Tentang rencana pembangunan tembok penahan di Jalan Tambun Timur, Robert menyebutkan, setelah ditinjau, akan diminta kepada pemerintah setempat dan warga sekitar membuat pernyataan keterangan.
Hal itu sangat dibutuhkan dan bisa mempengaruhi terhadap penggunaan jalan. Selanjutnya BPBD akan mengajukan kepada Pemko Siantar, ditelaah dan dibuat Surat Keputusan (SK) bencana itu tanggap darurat.
Ketua Komisi III Denny TH Siahaan, didampingi Sekretaris, Daud Simanjuntak dan anggota, Dedy Putra Manihuruk mengucapkan terima kasih atas respon cepat BPBD. Termasuk kepada rekanan (kontraktor) dalam hal mendahulukan dananya.
Denny berharap ke depan, karena itu pasca bencana, pra bencana juga agar segera dilakukan tindakan. Artinya jangan setelah ada terjadi bencana.
Terkait anggaran, Denny menyatakan pihaknya siap mendukung dan meminta jangan hanya pasca bencana, tapi pra bencana juga, agar dimasukkan dalam program itu.
“Kami mengapresiasi keberanian Robert Samosir, karena perdana ada hal seperti itu, didahulukan rekanan, dan biasanya ditenderkan dulu serta direncanakan dulu. Ini tidak, dikerjakan dulu. Artinya, Plt Kepala BPBD berani mengambil mengambil resiko dalam hal itu,” tukasnya.
Mengenai anggaran dan kelebihan atau kekurangan, Denny menuturkan, nanti ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bisa memeriksa, dengan turun ke lapangan. Dia juga menegaskan, DPRD tidak mencampuri hal teknis.
“Kita akan melihatnya nanti. Apabila BPK nanti menemukan, maka kita meminta pertanggungjawaban dari BPBD soal detail anggaran. Dan BPK nanti yang memeriksanya,” tukas politisi PDI-Perjuangan ini.
Denny juga meminta agar cepat diselesaikan pembangunan tembok penahan itu, karena sudah melihat kondisi di lapangan. Dimana dana sudah masuk dan kegiatan fisik dikerjakan, namun masih banyak sampah-sampah ditemukan lokasi bencana Jalan Pattimura Ujung Gang Mushola.
Menurut Denny, diperlukan kesadaran masyarakat terkait sampah. Karena bencana menurutnya, termasuk dari yang dibuat manusia juga. Pasalnya, masih ada sampah di lokasi bencana dan itu temuan mereka di lapangan. (Elisbet)
