Bupati dan DPRD Humbahas Tanda Tangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2021

Bupati, Dosmar Banjarnahor bersama Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS P-APBD tahun 2021.

Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor bersama DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2021, Selasa (21/9/2021).

Hadir pada paripurna itu, Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan, Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dosmar mengatakan, penyusunan rancangan perubahan KUA-PPAS ini mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimana pasal 161 menyebutkan, P-APBD dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

“Ini termasuk keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dana atau luar biasa,” sebut Dosmar.

Sambung Dosmar, pemerintahan juga perlu menyampaikan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 telah diubah beberapa kali.

Menurut Dosmar, hal itu didasari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor PMK17/PMK/07/2021 tentang pengelolaan TKKD TA 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Kemudian,Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara pemerintah pusat dengan Pemkab Humbahas untuk program hibah jalan daerah, Nomor PHD-03/MK.07/DTK.03/PHJD/2021.

Berikutnya, Permenkeu Nomor PMK.206/.07/2020 tentang penggunaan, pemantuan evaluasi dana bagi hasil cukai kasil tembakau. Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/618/KPTS/2020 tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil cukai kasil tembakau yang dibagikan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah regular tahun ajaran 2020/2021.

Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 910/32607/ KEUDA tentang penertiban dan pengawasan atas pelaksanaan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) dan lain-lainnya.

Ditambahkan Dosmar, berdasarkan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati ini, Pemkab Humbahas akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA),  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2021 untuk selanjutnya dapat dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD secara tepat waktu, yakni paling lama tanggal 30 September 2021.

Sementara itu, Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Pemkab Humbahas yang menghadiri rapat paripurna ini.

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan, Jamanat Sihite selaku juru bicara menyampaikan, laporan hasil rumusan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Perubahan KUPA dan PPAS P-APBD tahun 2021. (DS)