Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Rakornas dibuka Presiden, Joko Widodo dengan mengusung tema ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi terjaga.
“Pandemi berhasil kita kelola dan dikendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage dan pertahankan, sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.
Tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Presiden mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin itu bukan pekerjaan yang mudah, namun dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.
“Menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tetapi karena TNI, Polri, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan Covid-19 dengan baik,” sebut Jokowi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan, pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.
“Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada bulan September 2022 sebesar 5,95 persen. Kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 sebesar 5,40 persen,. Terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen, karena musiman adanya Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru,” imbuh Tito.
Dalam Rakornas itu, Presiden juga menjelaskan, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 4,2 juta orang dan non ASN 2,3 juta. Jumlah ASN yang banyak ini perlu indikator kinerja yang fokus dan sesuai dengan prioritas pemerintahan, yaitu pada sektor investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Indikator kinerja akan ini juga diseragamkan untuk TNI, Polri dan Kejaksaan. Kemudian APBD dipastikan agar dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, baik yang langsung, e-Katalog, maupun bentuk-bentuk pengadaan lainnya. E-Katalog sangat penting peranannya dalam meningkatkan TKDN.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anasmengungkapkan, reformasi birokrasi selama ini dipandang lebih banyak dilaksanakan ‘di hilir’.
Maka paradigma kedepan, reformasi birokrasi akan diarahkan untuk lebih tematik dan fokus pada prioritas pemerintahan yaitu. peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri lewat e-Katalog. Selama ini pengukuran reformasi birokrasi baru dari sekedar administrasi.
Kedepan Presiden mengharapkan, dampak yang terukur. Apabila reformasi birokrasi bagus berarti tingkat kemiskinan turun, pelayanan Investasi bagus berarti tingkat investasi bertambah. Jokowi juga menekankan agar dalam pengukuran indeks reformasi birokrasi untuk mengikutsertakan belanja produk dalam negeri pada e-Katalog.
Dalam Rakornas itu dibentuk dalam 4 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS, Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Budi.
Kedua, dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto.
Kelompok ketiga, membahas mengenai penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.
Dan keempat dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, serta pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. (JS)
