Bupati Simalungun ‘Abaikan’ Sejumlah Poin Pemandangan Umum Fraksi Gerindra

Bupati Simalungun, JR Saragih.

Simalungun, Lintangnews.com | Bupati JR Saragih pastikan Pemkab Simalungun tidak akan telat memyelesaikan utang daerah sebesar Rp 78.435.303.512 dan bunga pinjaman Rp 6.951.557.544 kepada PT SMI hingga masa jabatannya berakhir pada bulan April tahun 2021 mendatang.

IKLAN

Hal itu ditegaskan melalui Asisten II, Jon Suka Jaya Purba pada rapat paripurna DPRD Simalungun dengan agenda nota jawaban Bupati Simalungun atas pemandangan umum Fraksi Gerindra tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, Selasa (4/8/2020) kemarin.

“Dapat kami jelaskan jangka waktu pinjaman daerah, untuk kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman Pemkab Simalungun tidak melewati masa jabatan Bupati Simalungun sesuai dengan surat per janjian pinjaman pembiayaan dengan PT SMI Nomor 17 tanggal 9 Februari 2018,” tegas JR Saragih.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk melalui Juru Bicara Fraksi Gerindra, Erwin Parlindungan Saragih, Senin (3/8/2020) berpandangan dalam penanganan aset tetap, Pemkab Simalungun, apalagi dengan telah dibentuknya tim yang khusus untuk itu belum dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hal itu mengingat masih ada senilai Rp 293,05 miliar aset tetap yang tidak jelas lokasinya dan keberadaannya dan/atau pencatatannya masih gelondongan.

Fraksi Gerindra berpendapat, ternyata Dinas Pendidikan (Disdik) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling mengabaikan. Aset tetap yang tidak jelas dan melibatkan OPD ini mencakup nilai sebesar Rp 278,36 miliar.

OPD lain yang menjadi sorotan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Simalungun.

“Bupati Simalungun perlu memberi perhatian khusus pada 4 OPD ini. Jika dipandang perlu, pejabatnya diganti dengan yang lebih kompeten dan sungguh-sungguh atau paling tidak kinerjanya dievaluasi. Pengelolaan barang milik daerah ke depan hendaknya memanfaatkan Simbada,” ucap Erwin.

Namun terkait salah satu poin pemandangan umum Fraksi Gerindra di atas, Bupati JR Saragih melalui Asisten II tidak menanggapinya. (Zai)

IKLAN