Bupati Simalungun Didesak Transparansikan Jawaban Surat Kementerian LHK

Warga Nagori Buntu Bayu, Pahala Sihombing.

Simalungun, Lintangnews.com | Warga desak Bupati Simalungun, JR Saragih segera mentransparansikan jawaban surat yang dilayangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 5.1142/PP5A/PP/5KMO/9/2018 pertanggal 3 September 2018 tentang penanganan pengaduan masyarakat Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan.

“Melalui surat terbuka ini, kami warga terdiskriminasi oleh oknum pelayan publik tentang tanah pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 340,70 hektar yang diperjual belikan mantan pangulu dan para panitia. Kami ingin mendapat jawaban dari Bupati Simalungun,” tulis satu warga Nagori Buntu Bayu pada akun Facebook (FB) nya.

Menurut warga yang diketahui, Senin (8/10/2018) bernama Pahala Sihombing, jika Kementerian LHK tertanggal 3 Sept 2018 dengan surat No 5.1142/PP5A/PP/5KMO/9/2018 tentang penanganan pengaduan masyarakat Buntu Bayu sudah melayangkannya ke Pemkab Simalungun.

“Surat Kementerian LHK itu sudah dilayangkan ke Pemkab Simalungun sesuai tanggal terlampir. Surat itu dilayangkan menanggapi pengaduan kami. Yang kami nilai Pemkab Simalungun terhitung tahun 2005 atau sejak dilepasnya lahan itu untuk masyarakat, sengaja mengabaikannya sampai saat ini,” duga Pahala.

Dirinya juga memohonkan supaya keluhan mereka diperhatikan. Pasalnya, mereka juga adalah bagian rakyat Simalungun yang tertindas oleh kesewenangan oknum/pelayan publik. Di antaranya, mantan Pangulu, Januar Sinaga dan Tunggul Tampubolon selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Buntu Bayu, beserta kroni – kroninya dengan memperjualbelikan tanah pelepasan Menteri Kehutanan sesuai dengan SK Menhut Nomor 53 Tahun 2005.

Pihaknya menduga, ini untuk memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan warga yang belum menerima sebagaimana dengan warga lainnya yang sudah dapat mengambil hasil kebunnya.

“Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat agar Bupati Simalungun, JR Saragih segera menjawab surat Kementerian LHK tersebut. Agar para pelaku kejahatan ini segera diproses hukum. Demikian kami sampaikan kepada bapak Bupati Simalungun segera ditindak lanjuti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih,” tulis Pahala. (zai)