Bupati Simalungun Usulkan Penundaan Pilpanag, DPRD dan Pangulu Minta Tetap Digelar 2022  

Tampak suasana RDP antara pihak Pangulu dengan DPRD. RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun, Sastra Joyo Sirait.

Simalungun, Lintangnews.com | Puluhan Pangulu yang tergabung dalam Keluarga Besar Pangulu se-Simalungun (KBPS) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Simalungun dan Bupati Simalungun, Senin (22/11/2021).

Pihak Pangulu meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) tetap dilaksanakan pada tahun 2022.

Mereka juga mempertanyakan, apa yang menjadi dasar dan alasan Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam melakukan penundaan Pilpanag tersebut.

Raslan Purba selaku Koordinator Aksi, yang menjabat sebagai Pangulu Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik dan sebagai Ketua KBPS menegaskan, Pilpanag Tahun 2022 harus tetap digelar.

Diterangkan Raslan, alasan penundaan Pilpanag, seperti yang sudah disampaikan Asinten I Pemkab Simalungun, Sarimuda Purba kepada pihaknya, karena pandemi Covid-19 sangat tidak relevan, mengingat vaksinasi di Simalungun terus berlangsung.

Kemudian alasan keterbatasan anggaran juga menurut Raslan tidak relevan, karena anggaran untuk Pilpanag sudah disusun dan sudah dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

“Alasan penundaan tidak jelas, katanya masalah keterbatasan anggaran. Padahal anggarannya sendiri sudah disusun dan dianggarakan sebesar Rp 16 miliar,” ucap Raslanpada wartawan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Simalungun Sastra Joyo Sirait, yang saat itu menerima kedatangan para Pangulu mengatakan, bahwa penundaan pilpanag belum final.

Dirinya juga mengaku tidak mengetahui, terkait informasi penundaan Pilpanag dan akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain, untuk memperjuangkan dilaksanakan tahun 2022.

Satra juga meneyatakan tidak setuju atas usulan Bupati terkait penundaan Pilpanang. ‘Saya secara pribadi juga tidak setuju atas pengusulan penundaan Pilpanag yang dilakukan Bupati,” ucapnya.

Selanjutnyaa para Pangulu menuju kantor Bupati Simalungun untuk menggelar orasi dan bertemu Bupati untuk audiensi. Namun saat di kantor Bupati, pihak pangulu hanya diterima Sarimuda Purba, yang notabene adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (PMPN). Merekapun mengaku, tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Sarimuda.

Dengan tidak hadir nya Bupati, Raslan mengaku kecewa dan meminta ada jawaban terhadap tuntunan mereka. “Kita tunggu sampai sore jawaban dari Bupati. Jika tidak ada, kami akan datang kembali ke tempat ini dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. (Zai)