Capaian Retribusi Dinas Perdagangan Tebingtinggi Over Target 103 Persen

Kadis Perdagangan, Gul Bakhri Siregar saat langsung menagih tunggakan retribusi di Pasar Sakti.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perdagangan (Disperindag) Pemko Tebingtinggi yang semula ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada APBD tahun 2019 yakni sebesar Rp 780 juta mampu melewati sampai 103 persen.

“Ini berkat kerja keras yang dilakukan jajaran Disperindag,” sebut Kepala Dinas Perdagangan (Kadisperindag), Gul Bakhri Siregar di kantornya Jalan Gunung Leuser, Selasa (31/12/2019).

Gul Bakhri mengatakan, pada Perubahan APBD 2019 beberapa waktu lalu, target PAD dinaikkan lagi sebesar Rp 1.050.000.000 masih tetap bisa dilampaui hingga mencapai Rp 1.079.000.0000 atau over target hingga 103 persen sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

“Capaian realisasi yang over target tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk penerimaan dari sektor pasar dengan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan,” paparnya.

Intensifikasi dilakukan yakni dengan inventarisasi tunggakan retribusi yang belum dibayar oleh pedagang kios atau losd dan melakukan penagihan. Ini dimulai dari penyampaian surat pemberitahuan tunggakan, sehingg diharapkan dapat menggugah kesadaran pedagang membayarkan kewajibannya membayar sewa terhadap kios/losd aset Pemko Tebingtinggi.

Dalam pengutipan retribusi dimaksud, selain petugas pengutip, juga turun langsung Kepala UPTD Pasar, Erwin JH Sitorus dan Kadisperindag, Gul Bakhri Siregar.

Sedangkan untuk ekstensifikasi penerimaan dilakukan dengan memberlakukan retribusi parkir di kawasan pasar dan retribusi pemakaian toilet pasar. Kedua jenis retribusi ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) merupakan retribusi baru yang diberlakukan untuk meningkatkan PAD Tebingtinggi.

“Peningkatan pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada para pedagang turut menentukan realisasi penerimaan yang over target tersebut. Di ntaranya yakni dengan membuat pos pasar pada setiap pasar, sehingga memudahkan pedagang untuk berurusan dengan petugas lapangan,” sebut Gul Bakhri.

Dia mengatakan, tujuan dari dibuatnya pos pasar dimaksud untuk mendekatkan pelayanan kepada pedagang. Juga dimanfaatkan sebagai tempat atau pos penjaga keamanan dan kebersihan pasar.

“Retribusi lain yang dikelola Disperindag melalui UPTD Metrologi Legal adalah pelayanan tera maupun tera ulang terhadap alat ukur atau timbangan pelaku usaha yang tidak hanya pada kawasan pasar, tetapi dilakukan pada kawasan domisili masyarakat di Kelurahan,” jelasnya. (Aguswan)