Siantar, Lintangnews.com | Untuk dampak kesehatan penyebaran Covid-19 atau Virus Corona di Kota Siantar dinilai sejauh ini masih aman, karena belum ada yang suspect atau positif terjangkit.
Namun, untuk dampak sosial ekonomi dipastikan cukup terasa, dan hal itu dialami masyarakat berpendapatan kecil dan tidak tetap.
Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi ini, Ketua DPRD Siantar, Marganda Timbul Lingga meminta kepada Pemko Siantar untuk cepat tanggap. Apalagi, akibat pembatasan aktifitas di luar rumah, perekonomian menjadi lesu dan hal itu nyata dirasakan para pelaku usaha kecil.
“Pemko Siantar harus cepat tanggap menyediakan dana alternatif. Sedangkan saya sendiri, tidak keberatan adanya pemotongan biaya perjalanan dinas. Karena saat ini memang ada pembatasan perjalanan dinas,” tutur Timbul, Kamis (2/4/2020).
Diutarakannya, DPRD Siantar yang saat ini sedang stagnan kegiatan, tentu mendukung adanya pemanfaatan dana perjalanan dinas dewan. Namun, dirinya meminta kepada pejabat Pemko Siantar untuk melakukan hal yang sama.
“Karena, saat ini perjalanan dinas ke luar daerah memang sangat dibatasi. Bahkan minim,” ucap Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Siantar ini.
Ia menegaskan, DPRD Siantar mendukung upaya Pemko Siantar melakukan pemotongan dana-dana yang tidak prioritas. Hanya saja, tetap harus melalui mekanisme yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur.
Selain itu, Pemko Siantar juga dipersilahkan membuat alternatif anggaran yang diambil dari pos-pos kegiatan yang tidak prioritas lainnya.
Misalnya, mengalihkan kegiatan pembangunan rehab kantor atau pengadaan plang yang memang tidak terlalu penting.
Bukan itu saja, dana kelurahan juga bisa digunakan sebagai alternatif menanggulangi dampak ekonomi akibat Covid-19.
“Kalau saya lihat, dana kelurahan yang besarannya mencapai Rp 1 miliar per Kelurahan, bisa digunakan sekitar Rp 200 juta. Jadi, kalau 53 Kelurahan di Siantar melakukannya, kebutuhan pokok untuk disalurkan kepada masyarakat miskin tentu bisa aman,” paparnya.
Menurut Timbul, secara teknis, Pemko Siantar tentu bisa mengamati dana yang digunakan untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat penyebaran Covid-19 tersebut.
“Kalau saat ini, Pemko Siantar memang masih berupaya mengadakan dana untuk sektor kesehatan saja, dengan mengusulkan sebesar Rp 2 miliar yang memang dibutuhkan,” terangnya.
Sambungnya, hal lain yang bisa dilakukan Pemko Siantar untuk mengurangi beban hidup masyarakat Siantar, sudah saatnya PDAM Tirtauli membebaskan rekening pada warga berpenghasilan kecil.
“Kalau tidak semua bisa diterapkan, silahkan dibuat kategori pelanggan mana yang dibebaskan rekening air. Di Simalungun sudah ada kebijakan untuk membebaskan pembayaran rekening air pada masyarakat bawah. Untuk itu, Pemko Siantar sejatinya juga melakukan itu. Sekali lagi, kalau soal teknis, terserah Pemko Siantar sendiri,” tandasnya. (Elisbet)
